Seputarbanten.com – Cilegon, PT. Krakatau Bandar Samudera mengklaim merasa telah dirugikan oleh  PT. Korindo Jasa Petra (KJP) yang sejak dua tahun lalu belum membayarkan tagihannya kepada PT. Krakatau Bandar Samudera, senilai kurang lebih 1038 U$ (Rp 14 Milyar). Tagihan ini berdasarkan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. KJP yang telah menggunakan pelayanan penyandaran kapal Arco Ardjuna di pelabuhan milik anak perusahaan PT Krakatau Steel pada 14-01-2015, dengan penambahan waktu 2 kali addendum, sehingga jumlah keseluruhan hari kerjanya selama 288 hari.

Hal itu ditegaskan oleh kuasa hukum PT. KBS H.Muhibudin.SH kepada kepada SBO,Selasa (25/07) terkait kontrak kerjasama yang dilakukan antara PT. Korindo Jasa Petra dengan PT. Krakatau Bandar Samudra, tersangkut masalah yang belum kunjung selesai sehingga dalam hal ini pihak PT. Krakatau Bandar Samudra merasa dirugikan oleh Pihak konsorsium (PT. KJP). Yang seharusnya PT. KJP segera menyelesaikan sisa tagihannya sekitar 1038 U$ (Rp 14 Milyar) dan biaya penggunaan jaminan fasilitas senilai Rp 521.918.958.

Diketahui PT. Korindo Jasa Petra (KJP) didalam kontrak kerjasamanya mengajukan 60 hari akan tetapi pihak PT. Korindo Jasa Petra (KJP) mengajukan Adendum sebanyak 2 kali dengan total selama 288 hari dengan nilai kontrak perharinya sebesar 6000 U$/Harinya, diluar dari fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. KBS.

Sementara ditemui terpisah,Dirut PT. KBS Tono Sapoetro,  menjelaskan, “Sampai jatuh temponya PT. Korindo belum juga membayar, melihat ini menyangkut kepentingan Negara dan kemudian PT. Trans Kontinental selaku Lead Konsorsium, menjamin pembayaran PT. Korindo maka saat itu kami lepaskan Kapal Arco Ardjuna, Namun demikian untuk menghindari temuaan audit BPK, maka saat itu harus ada record dari notaris, sebagai bukti pelaporan bahwa PT. Korindo belum membayarkan tagihan tersebut”, Tegas Tono Sapoetra.

Terkait hal tersebut PT. KBS kemudian melakukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dimenangkan oleh PT. KBS. Putusan pengadilan PT. Korindo berkewajiban membayarkan sisa tagihan sebesar 1038 U$ (Rp 14 Milyar) serta biaya penggunaan jaminan fasilitas senilai Rp 521.918.958,-  kepada PT. KBS, yang diketahui bahwa PT. PHE (Pertamina Hulu Energi) selaku owner dari kapal Arco Ardjuna sudah memberikan anggaran kepada PT. Trans Kontinental selaku penjamin tagihan dari PT. Korindo,  untuk kemudian melunasi pembayarannya kepada PT. KBS.


“Seharusnya PT. Korindo Jasa Petra segera membayarkannya, jangan dipendam anggarannya yang menurut PT. PHE (Pertamina Hulu Energi), sudah menurunkan anggaran kepada PT. Trans Kontinental untuk membayarkan kepada PT. KBS akan tetapi sampai saat ini dari  PT. Trans Kontinental ataupun PT. Korindo Jasa Petra belum juga ada etikad baik untuk melunasi sisa pembayaran yang belum diselesaikan, sesuai dengan nominal yang ada didalam kontrak.” ujar Tono Saputro

Tim Redaksi-SBO

Seputarbanten.com – Cilegon, PT. KrnG Indonesia (anak perusahaan PT. Krakatau Posco) dituding oleh TB. Aji Jaya tidak professional dalam memberikan pekerjaan (pembangunan office PT. KrnG Indonesia) PT. Batu Hitam Padmasana. Terkait pembayarannya yang masih menggantung TB. Aji Jaya mengancam akan mengambil kembali material yang sudah digunakan dalam pembangunan Site Office PT. KrnG Indonesia. (21/07/17).

Sebagaimana telah diberitakan SBO pada edisi sebelumnya, TB. Aji Jaya, menuntut PT. Batu Hitam Padmasana untuk segera melunasi pembayaran Matrial yang dipesan dari TB. Aji Jaya, atas proyek pembangunan site office PT. KrNG Indonesia senilai Rp 341.876.900,- terhitung sejak tanggal 5 desember 2015 lalu, yang hingga saat ini belum ada upaya pelunasan.  
“Saya akan segera lakukan pengambilan material yang sudah terpasang di PT. KrnG, saya masih berhak atas material tersebut, PT. KrnG tidak bisa melarang kami, apalagi jika dikatakan TB. Aji Jaya tidak ada kaitan dengan PT. KrnG toh materialnya sudah jelas dari TB. Aji Jaya, dan PT. Batu Hitam tahu itu”, ancam Subhan sebagai pengusaha lokal yang merasa dipermainkan.

Praktisi Hukum Riyadi, SH, memberikan komentarnya pada saat SBO diminta tanggapannya terkait persoalan ini, Dikatakan Riyadi, secara fakta hukum TB. Aji Jaya mengirimkan materialnya kepada PT. KrnG Indonesia, walau secara prosedural memang tidak ada kaitannya antara Sub cont TB. Aji Jaya, karena TB. Aji Jaya menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan PT. Batu Hitam selaku Main Cont yang diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. KrnG.

“Ada aturan main yang ketat sebelum PT. KrnG Indonesia memberikan pekerjaan tersebut, kepada siapa pekerjaan itu akan diberikan, harusnya kepada perusahaan yang professional, jika kemudian Main Cont itu terrnyata tidak ada kemampuan lantas siapa yang akan bertanggung jawab jika kejadiannya seperti ini”, Riyadi SH mempertanyakan.

Ditambahkan Riyadi, “PT. KrnG Indonesia tidak bisa seenaknya lepas tanggung jawab, karena memang secara fakta material yang digunakan dalam pembangunan site office PT. KrnG Indonesia adalah material TB. Aji Jaya maka secara fakta hukum TB Aji Jaya berhak untuk mengambil kembali material yang sudah dikirimnya dalam pembangunan Site Office PT. KrnG, sesuai dengan jumlah yang belum dibayarkan kepada TB. Aji Jaya oleh pihak Main Cont”, tegas Riyadi, SH.
Sementara setelah hal itu dikonfirmasikan kepada kuasa hukum PT. KrnG Indonesia H. Muhibudin, SH, menjelaskan upaya mediasi antara pihak TB Aji Jaya dan pihak PT. Batu Hitam Padmasana sudah pernah ditempuh akan tetapi belum ada kesepakatan.

“saya selaku kuasa hokum PT KrnG sudah pernah melakukan mediasi dengan pihak Mainkon dan Subkon akan tetapi belum menemui kesepakatan dikarenakan antara data dari PT KrnG dan PT Batu Hitam Padmanan dalam pembayaran ada keselisihan anggaran”, ujar Muhibudin SH

Pada saat SBO, mempertanyakan ancaman TB. Aji Jaya yang akan mengambil kembali material yang belum dibayarkan, Muhibudin SH menegaskan PT. Batu Hitam Padmasana belum menyelesaikan pekerjaannya dan sudah menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak yang ada.

“Selama PT. Batu Hitam belum melakukan serah terima pekerjaan, maka bisa saja TB. Aji Jaya mengambil kembali materialnya, tapi jika sudah dilakukan serah terima pekerjaan itu jelas TB. Aji Jaya tidak bisa melakukannya, tapi berbicara Fakta Hukum PT. KrnG Indonesia sudah membayarkan kepada PT. Batu Hitam Padmanan sejumlah 95% dari nilai kontrak, yang seharusnya PT. Batu Hitam melakukan pembayaran kepada Sub Cont nya, sedangkan,” tambah Muhibudin SH.

Rusdianto SH, kuasa hukum dari PT. Batu Hitam Padmasana saat dikonfirmasi SBO melalui telpon selularnya, menyatakan persoalan pembayaran material yang digunakan PT. Batu Hitam, akan segera diselesaikan kepada pihak TB Aji Jaya, selama PT Krng juga membayarkan tagihannya kepada PT. Batu Hitam
“kami dari pihak PT. Batu Hitam Padmasana akan menyelesaikannya, bahkan jika persoalan ini dibawa keranah hukum pun kami siap, tetapi persoalannya PT. KrnG belum membayarkan sisa tagihannya kepada PT. Batu Hitam Padmasana”, ucap Rusdianto, SH.

Terkait ancaman TB. Aji Jaya yang ingin mengambil kembali matrialnya yang sudah digunakan dalam pembangunan Site Office PT KrnG, Rusdiyanto, SH, mengatakan TB. Aji Jaya tidak bisa serta merta mengambil materialnya, karena menurut Rusdianto, TB. Aji Jaya tidak ada urusan dengan pihak PT KrnG Indonesia.

Seputarbanten.com – Cilegon, Penarikan unit kendaraan kredit yang mengalami tunggakan semakin marak terjadi, bahkan tanpa basa-basi para Debt Collector menarik unit kendaraan dari nasabahnya dijalan, yang tentunya dianggap tidak adil bagi pihak konsumen yang telah mencicil kendaraannya sekian lama, seperti yang dialami oleh Ecin selaku konsumen yang mengalami tunggakan cicilan kendaraannya, karena faktor pendapatan dagangannya yang sedang mengalami penurunan, Sabtu (22/07/17).

Ecin salah satu konsumen finance yang menjadi korban penarikan kendaraan oleh Debt Collector FIF, mengaku sangat Shock dan membuat mentalnya menjadi menurun, sehingga dalam mencari nafkah pun menjadi terhambat. “iya mba saya sangat shok melihat anak saya didatengin 4 (Empat) orang laki-laki disekitaran PCI (Pondok Cilegon Indah) menarik kendaraan motor saya yang sedang dipake anak saya untuk usaha,dengan cara paksa menurut anak saya 4 orang itu adalah debt collector dari FIF, saya memang sudah menunggak 3 bulan belum bayar”, ujar Ecin berkisah dengan berurai air mata.

Ecin pun menambahakan dalam pengambilan unit kendaraan roda duannya pihak debt collector tidak menunjukan BSTK (Biaya Surat Tarik Kendaraan) dan surat tugas dari pihak Finance FIF. “Saya kaget mba ketika anak saya pulang jalan kaki, yang sangat saya sayangkan pada saat penarikan pihak debt collector leasing FIF tidak dapat menunjukan Biaya Surat Tarik Kendaraan, tidak berselang lama datang salahsatu pihak yang menarik kendaraan saya, memberikan surat tugas dan BSTK, itupun tidak saya tandatanggani”, tambah Ecin.

Pantauan SBO, kejadian penarikan atas unit kendaraan yang mengalami tunggakan juga ternyata dialami oleh banyak konsumen lainnya, setelah hal ini SBO minta pendapatnya kepada salah satu praktisi Hukum dikota Cilegon, H. Muhibudin SH, memberikan tanggapannya.

Dalam penjelasan H. Muhibudin, SH, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan, kemudian kasus akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan yang tidak bisa dilunai tersebut. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012 Menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.

”Hal tersebut sedah katagori perampasan dan seharusnya pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia, kemudian pihak lesing pun tidak bisa serta merta menarik unit kendaraan jika tanpa hasil keputusan pengadilan hal itu sudah jelas tertera di dalam Undang-Undang Fidusia dan jika hal itu dilanggar maka sudah jelas untuk perusahaan pembiayan (Finance) akan dikenakan sangsi administrasi dan sangsi hukum pidana” ujar H. Muhibudin dengan tegas.

Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana perampasan. Mereka para debt collector bisa dijerat dengan Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto.

“Jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda jika tetap ditarik atau dirampas ditengah jalan itu sudah jelas akan dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto”, Ungkap H. Muhibudin, SH menjelaskan.

Diakhir pembicaraannya H. Muhibudin, SH menyarankan, jika konsumen merasa dirugikan dengan melihat kejanggalan prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang Fidusia, maka bisa saja hal itu dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

Lid/Supri/SBO


Seputarbanten.com – Cilegon, Kondisi terburuk pasca musim penghujan beberapa waktu yang lalu, Tanggul sebelah barat Jembatan yang belum dilapisi beton ini mengalami kerusakan parah, tampak jurang yang menganga sekitar 10 Meter pada bekas tanggul yang jebol, dan belum nampak ada perbaikan dari pemerintah ataupun dinas terkait. Maryudi salah satu warga yang melintas, memberikan pernyataannya kepada SBO, Dalam pengerjaan proyek peninggian jembatan tersebut diduga asal-asalan dan dipertanyakan oleh Maryudi apakah ini proyek gagal?  Jumat (22/07/17)

Sebuah pembangunan proyek jembatan JLS tepatnya dilinkungan Cigeblag Ciwandan, yang sebelumnya ditagetkan akan selesai pada 27 Desember 2016 lalu, namun hingga sekarang masih belum bisa di lalui oleh kendaraan dari arah Ciwandan menuju PCI. 

"Proyek yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit, namun dalam beberapa bulan saja sudah jebol, itu yang terkesan asal asalan, terus sudah hampir satu tahun jembatan ini belum beres dan belum ada perbaikan, apa ini proyek gagal" ujar Maryudi mengeluhkan.

Pada saat dikonfirmasi SBO, PPTK proyek jembatan Cigeblag ke kantor PUTR didapat keterangan dari salah satu pegawainya, yang mengatakan bahwa proyek jembatan itu memang sedang dalam tahap lelang dan rencananya pada bulan Agustus yang akan datang proyek perbaikannya akan dimulai.

"Proyek jembatan Cigeblag JLS, itu masih dalam tahap lelang, mungkin bulan Agustus sudah mulai pelaksanaan," ungkap Ryan.

Adapun terkait dengan jebolnya tanggul barat pada jembatan tersebut, Ryan mengatakan itu masih tanggungjawab kontraktor pelaksana.

"Karena jebolnya tanggul jembatan itu masih dalam masa perawatan 3 bulan, jadi masih tanggungjawab kontraktor pelaksana kang." Tandas Ryan berkilah.

Supriyadi/SBO