Laporan Jurnalis Badiamin sinaga

Seputarbanten.com – Merak, Sungguh tidak disangka upaya dari komunitas pemuda Merak yang menamakan diri UP Media, membuat terobosan nyata, gerakan yang patut diapresiasi dari upayanya untuk merawat Pulau Merak, yang sebelumnya terbengkalai dan tak terurus kini berubah menjadikan pulau dengan potensi wisata. Pantainya yang berpasir dan tidak ada karang sebuah lanskap keindahan alam yang terselip diantara gemerlapnya kota industry, hutannya yang rimbun hijau menjadi sebuah tempat untuk sejenak berteduh dalam keasrian hutan pantai. Adalah menjadi alternative sebagai salah satu tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin memanjakan dirinya sekaligus melepas penatnya di pulau ini.

Pulau Merak sebagai kawasan hutan lindung Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang dimiliki Pemprov Banten, konon keberadaan pulau ini telah ditetapkan menjadi destinasi wisata oleh pemerintah kota Cilegon.

H. Aam Amruloh sebagai anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PKS, dalam pernyataannya kepada SBO, “Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Komunitas Up Media, dalam menggali Potensi wisata dipulomerak, dalam RIPDA yang pada hari senin yang lalu (23/07/17) telah disahkan, baik pulau kecil dan besar sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata yang ada di wilayah kecamatan Pulomerak”, Ungkap H. Aam Amruloh.

Komunitas peduli lingkungan yang dikomandoi oleh Bagus Inja Irmansyah (Up Media), yang telah terdaftar di Kemenkum dan Ham ini, berawal hanya sekedar membersihkan sampah-sampah yang berada disepanjang pantai PKM (Pulo kecil merak), kemudian muncul ide untuk menviralkan ke media sosial tentang potensi keindahan pantai PKM, yang berpotensi sebagai wisata bahari yang cukup menarik, ditengah kota industry dan wisata Bahari menjadi suatu kebutuhan.

Berikut Wawancara SBO kepada Saudara Dicyki, Yudha di lokasi pantai yang berada persis Belakang Polsek Pulomerak, Senin 23/07/17.

"Target UP Media dari pulau ini apa"
Target kami sederhana, jika ini sudah tertata baik fasilitasnya memadai, kami akan menggali ide-ide lain dan menyerahkan kepada adik-adik kami untuk mengelolanya.

"Apa nih harapan kedepannya dari  komunitas Up Media tentang wisata bahari PKM"
Pada prinsipnya kami hanya memberikan pekerjaan bagi adik-adik kami yang putus sekolah dan atau yang masih nganggur, harapannya dengan adanya Wisata PKM saya berharap mereka terlibat ktif dan bisa menjadi bagian dari wisata ini.

"Sejauh apa peran pemkot Cilegon terhadap Wisata ini"
Saya menilai ada kepedulian sih, beberapa pejabat sudah datang, bahkan Camat dan lurah Pulomerak membantu kami supaya membuat badan hukum, agar komunitas kami legal loh, yang kemudian sudah kami tempuh dan hasilnya komunitas kami sudah berbadan hukum.

"Harapannya kepada Pemkot Cilegon"
Tentu kami sangat berharap sekali peran serta dari pemerintah, terutama Dinas Parwisata, mari kita tata agar menjadi tempat wisata yang elok dan bisa setara dengan tempat wisata didaerah lain,
Apalagi kita tau pantai kelapa 7 yang ada di kelurahan suralaya sudah akan dibangun Unit 9,10 PLTU, otomatis wisatawan akan mengunjungi pulau ini.

"Sejauh apa mana Up media membangun komunikasi dengan warga sekitar"
sangat baik, kita bekerja sama antara kita dengan warga pada intinya sama untuk membangun  pantai menjadi lebih indah bersih, itu menjadi tujuan bersama.

"Kalau saya lihat ini belum mengarah ke arah bisnis, kedepannya konsepnya seperti apa sih”
Yang kita lakukan sampai saat ini murni sebagai kepedulian kami untuk merawat, dan tidak ada arah untuk melakukan komersial, jadi konsepnya hanya merawat saja, tidak ada lainnya.
Untuk menuju pulau inipun cukup murah, hanya perlu biaya ongkos penyeberangan, PP hanya 15.000 rupiah sudah sampai, itu sudah termasuk ticket masuk.

"Bagaimana jika ada pihak lain yang memberi masukan atau ide”
 "Selama ide itu bagus kami pandang baik, tidak masalah sama sama kita ubah merak itu lebih baik, kalau bicara merak mungkin yang terbayangkan hal-hal negatif, kita coba lahirkan hal yang positif.

"Ada  himbauan khusus untuk para pengunjung pulau ini"
Secara khusus ga ada, kami menyadari masih banyak kekurangan kami tapi insha Allah kami akan terus berupaya untuk memperbaikinya, terkait himbauan kami agar untuk sama-sama menjaga kebersihan, menjaga keindahan pantai PKM, kami bagikan kantong plastik untuk tempat sampah, karena PKM adalah milik kita bersama.

"Apa sih kelebihan yang ditawarkan dari pantai PKM (pulo kecil merak)"
Bukan maksud marketing yah, silahkan dilihat dan rasakan bedanya, yang jelas dipantai ini ada bedanya. Kita bisa menyelam, dengan melihat pemandangan bawah laut dengan terumbu karangnya yang indah, bisa juga kita saksikan lintas kapal penyeberangan merak, atau pada malam harinya kita bisa lihat keindahan industry dengan lampu yang gemerlap.

Bad - SBO





Seputarbanten.com – Cilegon, PT. Krakatau Bandar Samudera mengklaim merasa telah dirugikan oleh  PT. Korindo Jasa Petra (KJP) yang sejak dua tahun lalu belum membayarkan tagihannya kepada PT. Krakatau Bandar Samudera, senilai kurang lebih 1038.000 U$ (Rp 14 Milyar). Tagihan ini berdasarkan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. KJP yang telah menggunakan pelayanan penyandaran kapal Arco Ardjuna di pelabuhan milik anak perusahaan PT Krakatau Steel pada 14-01-2015, dengan penambahan waktu 2 kali addendum, sehingga jumlah keseluruhan hari kerjanya selama 288 hari.

Hal itu ditegaskan oleh kuasa hukum PT. KBS H.Muhibudin.SH kepada kepada SBO,Selasa (25/07) terkait kontrak kerjasama yang dilakukan antara PT. Korindo Jasa Petra dengan PT. Krakatau Bandar Samudra, tersangkut masalah yang belum kunjung selesai sehingga dalam hal ini pihak PT. Krakatau Bandar Samudra merasa dirugikan oleh Pihak konsorsium (PT. KJP). Yang seharusnya PT. KJP segera menyelesaikan sisa tagihannya sekitar 1038.000 U$ (Rp 14 Milyar) dan biaya penggunaan jaminan fasilitas senilai Rp 521.918.958.

Diketahui PT. Korindo Jasa Petra (KJP) didalam kontrak kerjasamanya mengajukan 60 hari akan tetapi pihak PT. Korindo Jasa Petra (KJP) mengajukan Adendum sebanyak 2 kali dengan total selama 288 hari dengan nilai kontrak perharinya sebesar 6000 U$/Harinya, diluar dari fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. KBS.

Sementara ditemui terpisah,Dirut PT. KBS Tono Sapoetro,  menjelaskan, “Sampai jatuh temponya PT. Korindo belum juga membayar, melihat ini menyangkut kepentingan Negara dan kemudian PT. Trans Kontinental selaku Lead Konsorsium, menjamin pembayaran PT. Korindo maka saat itu kami lepaskan Kapal Arco Ardjuna, Namun demikian untuk menghindari temuaan audit BPK, maka saat itu harus ada record dari notaris, sebagai bukti pelaporan bahwa PT. Korindo belum membayarkan tagihan tersebut”, Tegas Tono Sapoetra.

Terkait hal tersebut PT. KBS kemudian melakukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dimenangkan oleh PT. KBS. Putusan pengadilan PT. Korindo berkewajiban membayarkan sisa tagihan sebesar 1038.000 U$ (Rp 14 Milyar) serta biaya penggunaan jaminan fasilitas senilai Rp 521.918.958,-  kepada PT. KBS, yang diketahui bahwa PT. PHE (Pertamina Hulu Energi) selaku owner dari kapal Arco Ardjuna sudah memberikan anggaran kepada PT. Trans Kontinental selaku penjamin tagihan dari PT. Korindo,  untuk kemudian melunasi pembayarannya kepada PT. KBS.


“Seharusnya PT. Korindo Jasa Petra segera membayarkannya, jangan dipendam anggarannya yang menurut PT. PHE (Pertamina Hulu Energi), sudah menurunkan anggaran kepada PT. Trans Kontinental untuk membayarkan kepada PT. KBS akan tetapi sampai saat ini dari  PT. Trans Kontinental ataupun PT. Korindo Jasa Petra belum juga ada etikad baik untuk melunasi sisa pembayaran yang belum diselesaikan, sesuai dengan nominal yang ada didalam kontrak.” ujar Tono Saputro

Tim Redaksi-SBO

Seputarbanten.com – Cilegon, PT. KrnG Indonesia (anak perusahaan PT. Krakatau Posco) dituding oleh TB. Aji Jaya tidak professional dalam memberikan pekerjaan (pembangunan office PT. KrnG Indonesia) PT. Batu Hitam Padmasana. Terkait pembayarannya yang masih menggantung TB. Aji Jaya mengancam akan mengambil kembali material yang sudah digunakan dalam pembangunan Site Office PT. KrnG Indonesia. (21/07/17).

Sebagaimana telah diberitakan SBO pada edisi sebelumnya, TB. Aji Jaya, menuntut PT. Batu Hitam Padmasana untuk segera melunasi pembayaran Matrial yang dipesan dari TB. Aji Jaya, atas proyek pembangunan site office PT. KrNG Indonesia senilai Rp 341.876.900,- terhitung sejak tanggal 5 desember 2015 lalu, yang hingga saat ini belum ada upaya pelunasan.  
“Saya akan segera lakukan pengambilan material yang sudah terpasang di PT. KrnG, saya masih berhak atas material tersebut, PT. KrnG tidak bisa melarang kami, apalagi jika dikatakan TB. Aji Jaya tidak ada kaitan dengan PT. KrnG toh materialnya sudah jelas dari TB. Aji Jaya, dan PT. Batu Hitam tahu itu”, ancam Subhan sebagai pengusaha lokal yang merasa dipermainkan.

Praktisi Hukum Riyadi, SH, memberikan komentarnya pada saat SBO diminta tanggapannya terkait persoalan ini, Dikatakan Riyadi, secara fakta hukum TB. Aji Jaya mengirimkan materialnya kepada PT. KrnG Indonesia, walau secara prosedural memang tidak ada kaitannya antara Sub cont TB. Aji Jaya, karena TB. Aji Jaya menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan PT. Batu Hitam selaku Main Cont yang diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. KrnG.

“Ada aturan main yang ketat sebelum PT. KrnG Indonesia memberikan pekerjaan tersebut, kepada siapa pekerjaan itu akan diberikan, harusnya kepada perusahaan yang professional, jika kemudian Main Cont itu terrnyata tidak ada kemampuan lantas siapa yang akan bertanggung jawab jika kejadiannya seperti ini”, Riyadi SH mempertanyakan.

Ditambahkan Riyadi, “PT. KrnG Indonesia tidak bisa seenaknya lepas tanggung jawab, karena memang secara fakta material yang digunakan dalam pembangunan site office PT. KrnG Indonesia adalah material TB. Aji Jaya maka secara fakta hukum TB Aji Jaya berhak untuk mengambil kembali material yang sudah dikirimnya dalam pembangunan Site Office PT. KrnG, sesuai dengan jumlah yang belum dibayarkan kepada TB. Aji Jaya oleh pihak Main Cont”, tegas Riyadi, SH.
Sementara setelah hal itu dikonfirmasikan kepada kuasa hukum PT. KrnG Indonesia H. Muhibudin, SH, menjelaskan upaya mediasi antara pihak TB Aji Jaya dan pihak PT. Batu Hitam Padmasana sudah pernah ditempuh akan tetapi belum ada kesepakatan.

“saya selaku kuasa hokum PT KrnG sudah pernah melakukan mediasi dengan pihak Mainkon dan Subkon akan tetapi belum menemui kesepakatan dikarenakan antara data dari PT KrnG dan PT Batu Hitam Padmanan dalam pembayaran ada keselisihan anggaran”, ujar Muhibudin SH

Pada saat SBO, mempertanyakan ancaman TB. Aji Jaya yang akan mengambil kembali material yang belum dibayarkan, Muhibudin SH menegaskan PT. Batu Hitam Padmasana belum menyelesaikan pekerjaannya dan sudah menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak yang ada.

“Selama PT. Batu Hitam belum melakukan serah terima pekerjaan, maka bisa saja TB. Aji Jaya mengambil kembali materialnya, tapi jika sudah dilakukan serah terima pekerjaan itu jelas TB. Aji Jaya tidak bisa melakukannya, tapi berbicara Fakta Hukum PT. KrnG Indonesia sudah membayarkan kepada PT. Batu Hitam Padmanan sejumlah 95% dari nilai kontrak, yang seharusnya PT. Batu Hitam melakukan pembayaran kepada Sub Cont nya, sedangkan,” tambah Muhibudin SH.

Rusdianto SH, kuasa hukum dari PT. Batu Hitam Padmasana saat dikonfirmasi SBO melalui telpon selularnya, menyatakan persoalan pembayaran material yang digunakan PT. Batu Hitam, akan segera diselesaikan kepada pihak TB Aji Jaya, selama PT Krng juga membayarkan tagihannya kepada PT. Batu Hitam
“kami dari pihak PT. Batu Hitam Padmasana akan menyelesaikannya, bahkan jika persoalan ini dibawa keranah hukum pun kami siap, tetapi persoalannya PT. KrnG belum membayarkan sisa tagihannya kepada PT. Batu Hitam Padmasana”, ucap Rusdianto, SH.

Terkait ancaman TB. Aji Jaya yang ingin mengambil kembali matrialnya yang sudah digunakan dalam pembangunan Site Office PT KrnG, Rusdiyanto, SH, mengatakan TB. Aji Jaya tidak bisa serta merta mengambil materialnya, karena menurut Rusdianto, TB. Aji Jaya tidak ada urusan dengan pihak PT KrnG Indonesia.

Seputarbanten.com – Cilegon, Penarikan unit kendaraan kredit yang mengalami tunggakan semakin marak terjadi, bahkan tanpa basa-basi para Debt Collector menarik unit kendaraan dari nasabahnya dijalan, yang tentunya dianggap tidak adil bagi pihak konsumen yang telah mencicil kendaraannya sekian lama, seperti yang dialami oleh Ecin selaku konsumen yang mengalami tunggakan cicilan kendaraannya, karena faktor pendapatan dagangannya yang sedang mengalami penurunan, Sabtu (22/07/17).

Ecin salah satu konsumen finance yang menjadi korban penarikan kendaraan oleh Debt Collector FIF, mengaku sangat Shock dan membuat mentalnya menjadi menurun, sehingga dalam mencari nafkah pun menjadi terhambat. “iya mba saya sangat shok melihat anak saya didatengin 4 (Empat) orang laki-laki disekitaran PCI (Pondok Cilegon Indah) menarik kendaraan motor saya yang sedang dipake anak saya untuk usaha,dengan cara paksa menurut anak saya 4 orang itu adalah debt collector dari FIF, saya memang sudah menunggak 3 bulan belum bayar”, ujar Ecin berkisah dengan berurai air mata.

Ecin pun menambahakan dalam pengambilan unit kendaraan roda duannya pihak debt collector tidak menunjukan BSTK (Biaya Surat Tarik Kendaraan) dan surat tugas dari pihak Finance FIF. “Saya kaget mba ketika anak saya pulang jalan kaki, yang sangat saya sayangkan pada saat penarikan pihak debt collector leasing FIF tidak dapat menunjukan Biaya Surat Tarik Kendaraan, tidak berselang lama datang salahsatu pihak yang menarik kendaraan saya, memberikan surat tugas dan BSTK, itupun tidak saya tandatanggani”, tambah Ecin.

Pantauan SBO, kejadian penarikan atas unit kendaraan yang mengalami tunggakan juga ternyata dialami oleh banyak konsumen lainnya, setelah hal ini SBO minta pendapatnya kepada salah satu praktisi Hukum dikota Cilegon, H. Muhibudin SH, memberikan tanggapannya.

Dalam penjelasan H. Muhibudin, SH, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan, kemudian kasus akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan yang tidak bisa dilunai tersebut. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012 Menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.

”Hal tersebut sedah katagori perampasan dan seharusnya pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia, kemudian pihak lesing pun tidak bisa serta merta menarik unit kendaraan jika tanpa hasil keputusan pengadilan hal itu sudah jelas tertera di dalam Undang-Undang Fidusia dan jika hal itu dilanggar maka sudah jelas untuk perusahaan pembiayan (Finance) akan dikenakan sangsi administrasi dan sangsi hukum pidana” ujar H. Muhibudin dengan tegas.

Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana perampasan. Mereka para debt collector bisa dijerat dengan Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto.

“Jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda jika tetap ditarik atau dirampas ditengah jalan itu sudah jelas akan dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto”, Ungkap H. Muhibudin, SH menjelaskan.

Diakhir pembicaraannya H. Muhibudin, SH menyarankan, jika konsumen merasa dirugikan dengan melihat kejanggalan prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang Fidusia, maka bisa saja hal itu dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

Lid/Supri/SBO