seputarbanten.com-GEREM, Dalam rangka mengawasi bangunan ex warung remang-remang (Warem), yang telah dibongkar, kelurahan gerem pagi tadi (2/6) membuat satgas pengawasan bangunan liar ex warem.

Rapat yang dihadiri tokoh pemuda, pengurus Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), Pengurus Rukun Warga (Rw), Pengurus Rukun Tetangga (Rt) dan Ormas di lingkungan gerem, bertujuan untuk mengawasi agar bangunan liar ex warem yang sudah dibongkar tidak lagi dibangun.

Menurut kepala kelurahan gerem, H.Samlawi mengatakan penbentukan satgas ini dibentuk, karna mengingat pengalaman yang sudah 3 kali pembongkaran tetapi pemilik bangunan liar yang digunakan untuk kegiatan mesum kembali berdiri.

"Pengalaman yang telah 3 kali pembongkarang berikut yang kali ini, pemilik bangunan yang digunakan sebagai tempat mesum selalu berdiri kembali, sehingga untuk pembongkaran kali ini, bangunan yang telag di bongkar agar tidak dapat membangun kembali kami akan bentuk team pengawasan,"Tuturnya

Samlawi berharap, dengan dibentuknya satgas pengawas bangunan liar ex warem ini, lahan bekas bangunan tersebut dapat diamankan sehingga tidak dapat dibangun kembali.

"Jika ingin dimanfaatkan oleh satgas bukan dalam bangunan, akan tetapi seperti membuat taman atau lahan parkir, sehingga bukan lagi berbentuk bangunana yang nantinya bisa disalah gunakan,"Harapnya.

Dalam rapat pembentukan satgas pengawas bangunan liar ex warem, terpilih, Asbani tokoh pemuda dari lingkungan Gerem sebagai ketua pengawas tersebut.

Asbani setelah terpilih secara aklamasi menjelaskan pihaknya akan segera memasang garis polisi pada bangunan yang telah dibongkar, dan berencana memasang plang larangan untuk tidak membangun diarea bekas bongkaran tersebut, dan akan terus mengawasi dan melarang jika bangunan tersebut akan dibangun kembali.

"Agar tidak lagi dibangun kita berencana kerjasama dengan industri, dengan menjadikan bekas bongkaran tersebut ditanami pepohonan atau dijadikan lahan parkir buat kendaraan industri, terutama bangunan yang berada di depan PT.Povak Dan Dover, sementara yang di cikuasa pantai kita akan buat plang dilarang membangun karna tempatnya yang berjauhan,"Jelasnya.

Asbadi juga mendesak Perusahan Jasa Kereta Api (PJKA) untuk dapat membantu pemerintah dalam melarang warga yang akan membangun ditempat tersebut.

"Biasanya ada oknum yang sengaja mengijinkan secara lisan, kepada mereka untuk mendirikan bangunan, sehingga ini membuat mereka yang akan mendirikan bangunan ngotot dengan dalil tersebut, oleh karnanya saya meminta pihak PJKA Agar tidak lagi memberikan kelonggaran kepada mereka yang akan mendirikan bangunan ditanah PJKA,"Tegasnya.(Dewan)
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: