seputarbanten.com-MERAK, Warga meminta bantuan hukum lantaran tidak terima bangunannya dibongkar. warga tetap bersikukuh tidak akan meninggalkan tempat yang mereka tinggali meskipun Pemkot Cilegon bakal membongkarnya pada 8 Agustus mendatang.

Jamhari mengatakan, dia tetap akan bertahan dibangunan miliknya itu. Pemkot seharusnya memberikan kejelasan terhadap masyarakat agar tidak terkesan bertindak secara sepihak.

“Sekarang ini dikasih waktu dua minggu dan semua masyarakat menerima surat semua bangunannya dibongkar.” katanya 

Sementara itu, Ketua Komisi Ham dan Lembaga Bantuan Hukum Banten Abdi Bangsa Yustisia Fajar Sumantri mengatakan, pihaknya mendapatkan aduan dari warga yang merasa tidak terima tempatnya akan dibongkar. Oleh sebab itu, pihaknya terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pemerintah setempat.

“Tujuan kita untuk klarifikasi terkait rencana penertiba bangunan, kita langsung investigasi ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut.

"Saya yakin yang dilakukan Pemkot Cilegon tidak semata-mata ingin merugikan masyarakat dan dari bahasa ketakutan masyarakat, mereka meminta bantuan kepada kita. Kita di sini sesuai dengan prosedur dan mengedepankan asas musyawarah yang demokrasi,” ujarnya.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh pihaknya, ditemukan adanya pelanggaran HAM namun masih terbilang kecil. Meski demikian, pihaknya tetap akan membantu masyarakat agar hak-hak mereka tidak dirampas oleh pemerintah.

“Pelanggaran HAM ada tapi tidak terlihat jelas. Karena kalau dia harus dihadapkan dengan penggusuran dan tidak memiliki IMB kenapa baru sekarang dipermasalahkan inikan menimbulkan pertanyaan. Kita akan upayakan ranah hukum, supaya masyarakat yang dibongkar ini dialokasikan dan diberikan tempat tinggal sesuai dengan azas kemanusiaan karena mereka manusia bukan binatang,” ujarnya.(Ipul)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: