seputarbanten.com-MERAK, Meski warga dilingkungan cikuasa pantai dan keramat raya kelurahan gerem, telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan pemkot cilegon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dan telah direspon dengan adanya surat panggilan kepada walikota cilegon melalui panetapan hakim ketua majelis nomer : 29/G/2016/PTUN-SRG. Nanun upaya tersebut tidak di gubris oleh pemkot cilegon, dengan tetap melakuka pembongkaran.

Silvi Shofawi Haiz yang mengklaim sebagai kuasa hukum warga tampil ditengah kerumunan warga yang melakukan perlawan atas pembongkaran tersebut, Mengatakan tindakan yang dilakukan pemkot cilegon tidak menghormati proses hukum, dengan tetap melakukan pembongkaran.

"Dengan tetap melaksanakan pembongkaran ini berarti pemerintah tidak menghargai proses hukum, yang tengah dilakukan warga," katanya ditengah kerumunan warga.

Lebih lanjut, Silvi menegaskan dengan tidak mengedahkan proses hukum, ia akan melaporkan tindakan pemerintah kota cilegon kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas tindakannya.

" Kami akan memproses hal ini secara hukum. Mereka ini punya kontrak lahan dengan KAI, tapi kenapa instruksi pembongkaran itu dari Pemkot, bukan oleh KAI," tegasnya

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) 1 Kota Cilegon, saat ditanya wartawan masalah proses hukum pihaknya mengatakan, bahwa dalam rapat terkait pembongkaran PT. KAI telah dilibatkan, dan mengenai adanya kontrak itu oknum, jadi di PT.KAI tidak ada kontrak.

"Biarkan proses hukum berjalan dan penertiban pun berjalan," Ungkapnya.(Dewan)
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: