seputarbanten.com-MERAK, Sidang gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, warga Cikuasa yang menggugat Pemkot Cilegon terkait soal penggusuran rumah hari ini digelar (10/8), Sejumlah warga ikut menghadiri sidang perdana tersebut.

Sementara pihak yang digugat oleh warga, Walikota cilegon tidak hadir hanya diwakilkan oleh kuasa hukum dari pemerintah kota cilegon.

Dari pantauam seputar banten, sidang perdana ini, Hakim baru mempertanyakan kedua belah pihak terkait proses pembongkaran. Dan akan melakukan sidang lanjutan.

Menurut kuasa hukum warga cikuasa pantai Evi Silvi Hayz. Dalam sidang yang dilakukan PTUN pagi tadi, Warga memperbaiki gugatan, yang semula penundaan pembongkaran, saat ini warga menggugat kepada unsur pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah kota cilegon.

"Yang semula gugatan warga kepada penundaan pembongkaran, karna ini sudah pembongkaran sudah dilakukan, maka warga memperbaiki gugatan kepada pelanggaran hukum," katanya

Menurut Silvi, Pemerintah telah melanggar hukum, dan dalam proses pembongkaran rumah warga tidak mengedahkan kepada azas pemerintahan yang baik.

"Hukum di Indonesia itu bukan perda saja melainkan ada hukumnya, seperti UUD dan Pancasila, jika mereka (pemerintah_red) menegakan perda tetapi tidak berpancasilais, itu melanggar hukum," tuturnya

Lebih lanjut Silvi mengaku dari sidang yang dilakukan tadi PTUN akan melakukan kajian terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan pemkot cilegon.

"Menurut saya, pemerintah telah melanggar hukum, sudah dibongkar tidak ada tempatnya, sementara mereka juga manusia, ini bukti jika pemerintah tidak menjalankan azas pemeeintahan yang baik," lanjut silvi

Sementara itu, untuk pemetapan gugatan warga, PTUN akan memutuskan pada kamis 18 Agustus 2016, setelah itu baru sidang melakukan sidang terbuka.(Ipul)
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: