seputarbanten.com-CILEGON, Dinas kesehatan kota cilegon mengadakan rapat koordinasi dengan komisi 2 DPRD Kota Cilegon (28/9), SKPD terkait seperti DKCS, Dinas Sosial, RSUD cilegon, BPJS cabang cilegon, dan kepala puskesmas sekota cilegon, bertempat di aula dinkes.

Menurut Kepala bidang Bina Manajemen Kesehatan Endang menjelaskan, bahwa tujuan di adakan kegiatan ini, untuk membahas mengenai jaminan kesehatan bagi masyarakat rumah sasaran dikota cilegon, yg di biayai oleh APBD kota cilegon. Selain itu, untuk Menyamakan persepsi dengan SKPD terkait, kaitannya dengan kepersertaan, peserta PBI yang di biayai oleh APBD Cilegon.

"Kita akan samakan persepsi dengan SKPD, terutama untuk kepesertaan PBI yang dibiayai APBD Cilegon," tuturnya

Endang mengatakan, berdasarkan data, total Penerima Bantuan Iuran PBI APBD cilegon yg masuk dalam kepesertaan BPJS sebanyak kurang lebih 14 ribu , termasuk RTS dan sakit yg membuatnya miskin ( Sadikin), dimana setiap bulannya pemerintah cilegon harus membiayai untuk satu RTS sebesar Rp25.500 kategori kelas 3.

"Sebanyak 14 ribu peserta PBI yang di biayai pemkot, dan per-peserta kita bayarkan Rp 25,500 per-bulan untuk katagori kelas-3," katanya

Lebih lanjut Endang mengaku , rapat koordinasi ini dilakukakn, dikarenakan setiap bulannya ada perubahan bagi jumlah peserta, dimana jika peserta meninggal dunia maka pembayarannya preminya ditahan dahulu, dan nama kepsertaannya pun ikut berubah.

"Rapat kordinasi ini kita lakukan karna setiap bulannya ada perubahan data peserta," pengakuannya

Sementara itu, Plt sekda kota cilegon Hj. Ratu Ati Marliati menjelaskan, bahwa kota Cilegon merupakan kota yg pertama memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin sejak tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 bernama jamkesda dan pada tahun 2014 berubah menjadi BPJS.

"Kita sudah memberikan bantuan kesehatan kurang lebih 6 tahun, sejak belum adanya BPJS kesehatan," Jelasnya

Menurut Plt. Sekda kota cilegon, pemberian bantuan Iuran Jaminan kesehatan Nasional bagi RTS dicilegon, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnnya, dimana selain jaminan kesehatan, juga diberikan bantuan pendidikan secara gratis, beras miskin serta bantuan honor lainnya.

"Pemerintah cilegon telah banyak memberikan bantuan untuk rakyat kurang mampu, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, raskin dan lain-lan, guna meringankan beban warga," Ungkapnya

Selain itu, lanjut kepala Bappeda cilegon, setiap orang mempunyai hak yg sama dalam memperolah akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperolah pelayanan kesehatan yg aman, bermutu dan terjangkau, sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009.

"Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah sesuai dengan undang-undang," tegasnya.(Ipul)
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: