seputarbanten.com-SERANG, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Tb Akhmad Ridwan, menilai bahwa penataan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Serang berantakan.

Hal itu karena masih banyaknya penerima kartu BPJS yang medapatkan pelayanan kesehatan secara lambat, bahkan buruknya pelayanan di kantor BPJS tersebut terlihat dari tidak tertatanya nomer antrian.

“BPJS Kota Serang kan masih menggunakan sistem baru dan masih masuk dalam tahap uji coba, karena inilah masih banyak kelemahan, makanya kita sering menerima aduan. Jadi kelemahan ini dari hulu sampai ke hilir masihlah berantakan, hulunya adalah penataan BPJS, sampai masih banyak warga di Kota Serang yang belum menerima BPJS karena pendaftarnya masih bermasalah,” katanya (14/10)

Lebih lanjut Tb Akhmad Ridwan Mekanisme BJS, seharusnya dapat dilakukan verifikasi ulang, dan pihak BPJS juga harus segera mendorong Pemkot Serang untuk membangun Rumah Sakit Daerah (RSUD). Karena meski sudah memiliki kartu BPJS jika berobatnya di RSUD milik pemerintah lain, maka akan percuma dan akan dilayani seadanya.

“Banyak pasien yang mengeluhkan ketika masuk rumah sakit milik daerah lain, menurut laporan mereka rujukannya juga berbelit belit. Sehingga kita mendorong solusi kita harus punya RS sendiri,” jelasnya.

Tb Akhmad Ridwan menjelaskan yang terpenting dari penataan BPJS adalah regulasi yang harus benar-benar disosialisasikan. Karena hampir setiap warga yang ada di kelurahan tidak mendapatkan sosialisasi ketentuan dan prosedur mendapatkan BPJS Kesehatan dan bagaimana penggunaannya.

“Kita sering mengadukan keluhan ini, kita juga sudah sering ingatkan kepala BPJS Cabang Serang. kita hanya ada 3 solusi. Yaitu, perbaiki sistem penataannya dengan tidak hanya mengandalkan ke RT RW, kedua Pemkot Serang mau tidak mau harus punya RS, dan ketiga berdasarkan peraturan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD karena sistem BPJS masih baru, daerah boleh menganggarkan jaminan diluar BPJS. Tapi sampai saat ini solusi kita tidak pernah dilakukan,” tuturnya.

Kemudaian pembangunan Rumah Sakit yang sudah pada tahapan Detail Engineering Detail (DED), masih kata Akhmad Ridwan, itu harus menjadi solusi pelayanan kesehatan di Kota Serang dan sentral pelayanan bagi masyarakat tidak mampu. 

“Kalau sudah ada kartu jaminan kesehatan selain BPJS maka pelayanannya tidak riber cukup dengan membuat Sktm maka pelayanan bisa dilakukan. Tapi masalah pembangunan RS ini, kami juga pasti buat Panitia Khusus. Agar kesehatan di Kota Serang dapat terlayani dengan maksimal,” pungkasnya. (CTB-).
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: