seputarbanten.com-CILEGON,Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon, mengklaim pembangunan lapak pedagang Pasar Baru Kronggot di blok D liar. Pemkot Cilegon tidak memiliki program pembangunan dilokasi tersebut, karena lokasi itu sudah ditata untuk akses jalan dan lokasi parkir.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pembinaan Pasar Disperindag Kota Cilegon, Muhamad Satiri mengaku kaget dengan adanya informasi pungutan sebesar Rp4 juta untuk pembangunan lapak di blok D, Pasar Baru Kranggot. Sebab pihaknya tidak pernah mengijinkan adanya pembangunan lapak dilokasi tersebut.

"Kita tidak ada anggaran untuk pembangunan disana, dan tidak juga mengijinkan pedagang membangun lapak disana. Jika ada pungutan Rp4 juta untuk perbaikan lapak disana itu adalah oknum. Dan kita pastikan bukan dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas-red) ataupun Disperindagkop," katanya kemarin (29/9)

Satiri mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan atas informasi adanya pungutan Rp4 juta untuk perbaikan lapak di blok D Pasar Baru Kranggot tersebut dan akan melakukan tindakan tegas yaitu dengan melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan tersebut.

"Kita sendiri tidak tau siapa oknumnya. Jika kita temukan kita akan panggil dan kita minta dia untuk membongkarnya," ungkapnya.

Diakui Satiri, selama ini banyak pedagang yang mengusulkan dan meminta izin kepada UPTD Pasar Baru Kranggot maupun kepada Disperindagkop namun ditolak. Sebab lokasi itu sudah ditata untuk perluasan jalan dan parkir. Jika dibuat lapak maka jalan itu akan menjadi sempit.

"Kita sudah komitmen tidak ada bangunan disana. Yang minta banyak, tapi kita ingin melakukan pembenahan. Disana ada 4 tiang yang sudah dibangun akan kita bongkar," tandasnya.

Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot, Muhamad Yamin mengaku kecolongan atas pembangunan 4 tiang lapak pedagang di blok D tersebut. Diduga pembangunan tiang ranka atap baja itu dilakukan pada malam hari oleh pedagang untuk menghindari petugas.

"Kalau siang dan sore ada pihak keamanan kita yang selalu mengontrol. Mungkin ini dilakukan pada malam hari," katanya.

Menurut Yamin, pihaknya tidak pernah memberikan izin apalagi melakukan penarikan retribusi sebesar Rp4 juta untuk pembangunan lapak tersebut. Sebab lokasi itu sudah dilarang oleh Pemkot Cilegon untuk dibuat lapak pedagang.

"Itu bukan program UPTD, kita tidak pernah mengijinkan apalagi meminta uang. Dan sudah kita tanyakan kepada pedagangnya mereka membangun atas inisiatif dia sendiri," ujarnya.

Yamin berharap, para pedagang yang melaporkan pungutan sebesar Rp4 juta untuk pembangunan lapak di blok D itu kepada UPTD Pasar Baru Kranggot maupun Disperindagkop. Hal itu untuk menindak pelaku yang sudah membuat pedagang resah.

"Kalau memang ada, mana pedagangnya? kita ingin tau siapa yang memungut uang tersebut," tandasnya. (Dewan)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: