seputarbanten.com-CILEGON, Dalam rangka hari Jadi ke-64, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ratusan dokter kota cilegon, menggelar aksi damai didepan kantor walikota cilegon.(24/10)

Aksi ini dilakukan dalam rangka menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) yang akan diterapkan oleh pemerintah, dan mendesak walikota cilegon untuk mendukung aksi penolakan tersebut.

Dalam aksinya sejumlah dokter membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas dijalan depan kantor walikota.

Menurut Ketua IDI Cabang Cilegon, Dr Arie Soetoto Aksi tersebut dilakukan bukan hanya dikota cilegon, akan tetapi sejumlah dokter juga melakukan aksi di jakarta, hal ini dilakukan karna menganggap prodi DLP akan menambah pendididikan dokter.

"Ada 4 tuntutan kami yang diantaranya, menolak prodi DLP yang dirasa akan menambah lama dan mahal seseorang untuk menjadi dokter, meminta DPR untuk dapat melakukan legislasi revieu untuk merevisi undang-undang no 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, meminta presiden untuk menghentikan rencana program prodi DLP, dan mendukung pemerintah melakukan renofasi sistem kesehatan yang ber-orientasi kepada rakyat," tuturnya.

Ditempat yang sama PDUI komisariat Cilegon, Dr Faisal, mengatakan dengan diterapkan prodi DLP akan mengurangi minat seseorang untuk menjadi dokter yang berimbas kepada kekosongan dokter, yang disebabkan pendidikan yang terlalu lama dan biaya yang besar.

"Saat ini saja di kota cilegon, masih kekurangan dokter, ditambah dengan pendidikan yang lama dan mahal akan menambah animo masyarakat enggan menjadi dokter, dan khawatir dokter asing akan masuk dan menjadi dokter dikota cilegon, saat ini dokter yang ada dikota cilegon hanya sekitar 300 dokter saja sedangkan idealnya 2500 dokter dikota cilegon," katanya

Dalam orasinya kordinator aksi damai, Dr Joni Yusufa mengaku semestinya pemerintah tidak perlu ngotot untuk menerapkan program tersebut, semestinya untuk memperbaiki sistem yang ada bukan melakukan prodi DLP, melainkan membenahi layanan di pelayanan tingkat pertama.

"Alasan pemerintah untuk memperbaiki layanan kemasarakat dikarnakan teralu tinggi angka-angka rujukan di rumah sakit, sebenarnya tingginya angka tersebut disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang ada dipelayanan tingkat pertama, sehingga yang perlu dibenahi adalah sarana ditingkat pelayanan pertama, bukan malah menambah lama jenjang pendidikan kedokteran dengan prodi DLP," pengakuannya.

Sementara itu aksi damai tersebut dikarnakan walikota dan wakil walikota cilegon sedang tidak ditempat, 5 perwakilan dokter diterima oleh Asisten Daerah (Asda) 1 kota Cilegon Taufiqurrohman, untuk melakukan audensi.

Dalam audensi tersebut Taufiq menyampaikan bahwa pemerintah kota cilegon mendukung aksi dikter dan akan segera merekondasi keinginan para dokter untuk disampaikan ketingkat lebih lanjut.


"Ini ada ketimpangan dalam pendidikan kedokteran, sehingga pemerintah kota cilegon mendukung penolakan program DLP, dan akan menyampailam ketingkat lebih lanjut," katanya.(Dewan)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: