seputarbanten.com-CILEGON, Melihat hasil penelitian kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Universitas Sultang Ageng Tirtayasa (Untirta), ternyata kepatuhan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cilegon masih minim.

Hal itu terungkap, saat Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon menggelar Lokakarya Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Cilegon tahun 2016, di Hotel Sari Kuring Indah (SKI) Cilegon, kemarin.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi pada Setda Kota Cilegon, Didin S Maulana menerangkan, berdasarkan laporan ORI terhadap kepatuhan SKPD di Kota Cilegon dalam kepuasan pelayanan publik, ternyata masih sebesar 44 persen.

“Hasil penelitian ini kami sampaikan kepada pimpinan dari masing-masing SKPD, termasuk kelurahan, kecamatan, dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Kota Cilegon. ORI hanya melakukan penelitian kepada SKPD yang melayani bidang perizinan saja. Sedangkan Untirta fokus penelitian pada seluruh SKPD perizinan dan non perizinan, kelurahan, kecamatan, dan Puskesmas,” ucapnya

Didin mengharapkan, setiap SKPD segera membenahi kepuasan pelayanan publiknya, dan tidak perlu menggunakan biaya yang berlebihan. Sebab, pembenahan tersebut cukup dilakukan dengan penataan ruang front office dan back office saja.

“Penataan itu bisa diperhatikan mulai dari, pengadaan tempat sampah, toilet yang bersih, ruang tunggu memadai dan nyaman, maupun lainnya. Setiap instansi wajib menyediakan front office, sebelum menuju ke back office. Pihak Puskesmas dan lainnya juga sempat meminta kepada kami, supaya ada pelatihan cara melayani konsumen yang datang,” paparnya.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Ketata Laksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, Muhamad Ali Irfan mengaku, kegiatan tersebut dilakukan demi meningkatkan pelayanan publik supaya masyarakat lebih puas.

“Survey kepuasan pelayanan publik ini dilakukan berdasarkan Permenpan-RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 1/2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Setiap tahunnya pasti selalu kami survei,” terangnya.

Saat ini, diakui Ali, Badan Pelayananan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTP) Kota Cilegon, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Puskesmas Purwakarta, dan Kecamatan Citangkil termasuk dalam kategori baik dalam pelayanan publik.

“Ada beberapa komponen yang dinilai, seperti standar pelayanan, kepatuhan yang dilakukan, dan lain sebagainya. Semoga pelayanan publik di Kota Cilegon bisa terus dibenahi lebih baik dan ada perkembangan yang signifikan,” ujarnya. (Ipul)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: