seputarbanten.com-SERANG,Pembahasan raperda percepatan pembangunan infrastruktur oleh Pansus DPRD Kabupaten Serang berlangsung alot. Pasalnya anggota pansus mengangap perlu adanya penjelasan terlebih dahulu dari Pemkab Serang.

Menurut Anggota anggota pansus dari fraksi PPP Heri Azhari, Untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Serang yang panjangnya mencapai 601 kilometer, diperlukan anggaran yang sangat besar, sementara masa jabatan bupati dan wakil bupati Serang tinggal empat tahun.

“Logikanya, kalau memang setahun butuh perbaikan sebanyak 100 kilometer dengan betonisasi, harus diperjelas, apakah masuk skala prioritas atau tidak. Kalau ada skala prioritas, ini bisa menimbulkan dampak kecemburuan dari anggota dewan yang lain,” katanya

Lebih lanjut Azhari menjelaskan, pembangunan infrastruktur diperlukan anggaran yang cukup besar, karena kondisi jalan bagus baru sekitar 20 persen.

“Dari 601 kilometer jalan yang ada di Kabupatan Serang yang sudah diperbaiki baru 85 kilometer, ini sisanya sekitar 516 kilometer yang belum, dan itu harus dituntaskan dalam waktu empat tahun, karena kepala daerah sekarang sudah 1 tahun menjabat. Perlu juga dilihat kalau satu kilometer diestimasi Rp3 miliar, berapa ratus miliar atau bahkan berapa triliun anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pansus Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ahmad Zaeni mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan program yang akan digenjot oleh Bupati Serang Rt Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.

“Sejak dilantik menjadi bupati dan wabup, Bu Tatu dan Pak Pandji langsung mulai menggenjot pembangunan infrastruktur, karena dalam RPMJD memang sudah ada. Perda ini dibuat karena sebagai payung hukumnya. Ketika ini sudah ditetapkan misal dengan anggaran satu kilometer Rp3 miliar, artinya harus ada Rp300 miliar untuk membangun infrastruktur dan Pemkab Serang harus konsisten,” kata Zaeni.

Wakil Ketua Pansus Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Zaenal Abidn mengatakan, pembahasan raperda tersebut sangat berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, karena hal tersebut menyangkut daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD.
“Setahun 100 kilometer adalah sesuatu yang luar biasa dengan jalan betonisasi, cuman memang perlu ada penegasan daerah mana saja. Untuk ke depan, masukkan semua anggota akan kami akomodir, yang jelas politik boleh, tapi normatif terlebih dahulu seperti apa dan juga dilihat kajian akademisnya seperti apa,” katanya. (CTB-)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: