seputarbanten.com-SERANG,Plt Gubernur Banten Nata Irawan khawatir namanya dicatut untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan. Untuk itu, Nata Irawan membuat surat edaran dan menyebarkannya ke seluruh kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) se-Pemprov Banten.

Saat dikonfirmasi wartawan, Nata Irawan membenarkan telah membuat dan mengedarkan surat tersebut ke kepala SKPD. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi karena dirinya baru menjabat sebagai Plt Gubernur.

"Ia benar. Saya sengaja membuat surat edaran itu tujuannya pertama menjaga nama baik saya sendiri, juga menjaga SKPD supaya tidak mudah mengatakan iya. Karena sebagai orang baru (Plt gubernur-red) bisa saja kan ada yang memanfaatkan,” ujar Nata ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Banten, Kamis (1/12).

Namun, Nata mengaku hingga kini belum terjadi kasus yang dikhawatirkannya tersebut.

“Belum. Belum ada. Makanya saya buat surat edaran itu buat antisipasi. Karena sebagai orang baru harus waspada,” tegasnya.

Diketahui, surat edaran yang dibuat Plt Gubernur bernomor 180/5324-Huk/2016. Dalam surat tertanggal 22 November 2016 tersebut tertulis bahwa dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atas ulah atau perbuatan oknum atau pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengatasnamakan Plt Gubernur Banten, diminta perhatian kepala SKPD mengenai beberapa hal. Setidaknya ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten.

Pertama, bahwa Plt Gubernur Banten tidak pernah memerintahkan/mengizinkan kepada seseorang atau kelompok orang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, untuk meminta fasilitas atau kemudahan lainnya dari SKPD di Provinsi Banten.

Kedua, apabila ada oknum yang menghubungi saudara (kepala SKPD) dengan mengatasnamakan plt gubernur Banten meminta fasilitas atau kemudahan lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, agar diabaikan. Ketiga, agar selalu melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Umum Pemprov Banten Sitti Maani Nina saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima surat edaran tersebut. Nina mengaku akan menjalani dan mematuhi instruksi yang disampaikan Plt gubernur sesuai surat edaran tersebut. "Kalau sudah perintah dan itu susuai prosedur, maka akan ditaati oleh setiap SKPD. Karena tujuannya kan jelas, bagus," ujarnya singkat. (CTB-)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: