Laporan Jurnalis SBO

Beberapa hari yang lalu tepatnya di tanggal 22-02-2017, Ratusan massa yang mengatasnamakan LSM GP2B (Gerakan Pemuda Peduli Banten) mendatangi Kantor Finance MTF, salah satu Leasing besar di Banten yang ada didaerah Perkantoran Cilegon City Square kecamatan Cibeber, dalam orasinya Koordinator aksi massa Ustad Santos menghimbau kepada masyarakat Kota Cilegon, khususnya para konsumen agar memahami UU Fidusia No. 42 Tahun 1999, banyaknya masyarakat yang tidak memahami undang-undang ini ketika terjadi tunggakan pembayaran unit maka akan menjadi santapan pihak External Finance tersebut, saya menghimbau kepada konsumen supaya tidak gentar menghadapi oknum Debt Collector. Apabila mereka melakukan perampasan Kendaraan bermotor milik anda yang mana anda masih menunggak angsuran maka saya sarankan laporkan kepada Aparat Penegak Hukum dengan dakwaan Psl. 365 dan 368 tentang perampasan, ujar Koordinator aksi Bhakti Santos

Dari sumber keterangan yang SBO dapatkan bahwa Perjanjian Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Selanjutnya kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor ( parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Di samping itu , pihak konsumen selaku debitur juga memperoleh salinan Sertifikat Jaminan Fidusia bila memang benar – benar sudah didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Sementara perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, alias dibuat dibawah tangan dengan pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang ( notaris, PPAT dll ).
Akta dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak, jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. (Red)

Ditempat terpisah "Kompol Komarul wahyudi" yang saat ini menjabat Kapolsek Pulomerak, pada saat SBO minta tanggapannya terkait Perampasan paksa pihak Finance terhadap tunggakan unit, beliau menyampaikan bahwa "jika memang melanggar ketentuan maka konsumen dapat melaporkan, karena sudah diatur dalam Undang undang Fidusia no 42 Tahun 1999 dan ketentuan dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan)" ungkap kompol Komarul disela-sela kesibukannya melayani warga yang terkena banjir diwilayah hukumnya kepada SBO.


Sinaga/SBO
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: