Banten - SBO, Keterbukaan adalah ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik.  
Transparansi dapat dilihat dari terbentuknya proses perumusan kebijakan publik bagi masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat. 


Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, demi terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan responsive, terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menggerakan itikad baik  LSM Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Provinsi Banten, Menurut LSM ini, pihaknya mempunyai hak sebagai lembaga kontrol sosial, GMAKS juga telah mengirimkan surat ke pihak Biro Perlengkapan Provinsi Banten, pada 6 Febuari 2017 bulan lalu. Saeful Bahri, selaku Koordinator GMAKS menyatakan, surat tersebut permintaan untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten. 

Langkah selanjutnya, agar informasi data tersebut dilakukan analisa, kajian dan sosial kontrol sesuai tahapannya. "Pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar ada pertangungjawaban dan kejelasan secara hukum serta masyarakat luas dapat mengetahui pelaksanaan dan aturan-aturan tersebut dalam setiap tahapan hingga selesai," ujarnya. Senin Sore (17/04/2017).
Dalam surat tersebut pihaknya menuliskan rincian berdasarkan RUP Biro Perlengkapan Tahun Anggaran 2016 diantaranya;
A. belanja suku cadang Rp. 3.284.505.152, 
B. Belanja jasa service Rp. 985.620.000, 
C. Belanja pelumas Rp. 934.000.000, 
D. Belanja pemeliharaan komputer Rp. 550.720.000, 
E. Belanja pemeliharaan dan perbaikan pintu otomatis Rp. 540.000.000. 

"Pihak SKPD hanya menjawab surat secara global tidak menyebutkan nama perusahaan yang melaksanakan kegiatan, dan tidak menjelaskan belanja suku cadang apa saja yang dilakukan serta diduga tidak ada bekas suku cadang yang bekas dipakai untuk sebagai bukti dari kegiatan tersebut. 
Didalam surat jawaban, hanya tertulis ;
A. Belanja suku cadang Rp. 1.898.330.152 realisasi penyerapan Rp. 1.898.215.214, 
B. Belanja biaya service Rp. 612.720.000 realisasi penyerapan Rp. 612.623.586, 
C. Belanja pelumas Rp. 583.200.000 realisasi penyerapan Rp. 582.935.305, 
D. Belanja perawatan komputer Rp. 473.619.200, 
E. Belanja pemeliharahan dan perbaikan pintu otomatis Rp. 450.000.000," ungkap Bahri membacakan poin-poin seperti yang tertera dalam surat tersebut. 

Menurutnya dari surat jawaban yang diterimanya, mengatakan bahwa ada dugaan sebagian informasi yang ditutupi, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak terperinci. Masih menurut koordinator GMAKS informasi yang diminta bukanlah rahasia negara, mengingat pemenang sudah ada dan pelaksanaannya sudah dikerjakan kenapa pejabatnya tidak mau memberikan nama perusahaan atau bengkel yang melaksanakan pengantian suku cadang mobil dinas", tegasnya. 

Dugaan kurang transparannya Biro Perlengkapan Pemprov Banten tersebut, Gmaks akan melakukan laporan pendahuluan kepada aparatur hukum untuk menanyakan lebih lanjut. "Perkumpulan Gmaks akan melakukan proses laporan pendahuluan karena kita tidak memiliki kewenangan yang lebih jauh, proses selanjutnya untuk tindakan selanjutnya merupakan kewenangan aparat hukum". Pungkasnya.

Redaksi SBO
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: