Kota Cilegon tersohor akan perkembangannya yang pesat dalam dunia Industri, menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lainnya, seakan memberi janji manis bagi para urban (perpindahan warga desa menuju kota), yang tidak akan mungkin sektor formal akan dapat menampungnya. sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal, Dan sepertinya persoalan ini menjadi persoalan dan tantangan diseluruh kota-kota besar lainnya, Keadaan ini yang memaksa warga yang tidak diterima dalam dunia pekerjaan formal pada akhirnya harus menjalani pekerjaan informal, demi bertahan untuk hidup.

Jika kita mencermati bahwa salah satu fungsi negara ini dibentuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berangkat dari terminologi tersebut tampaknya pemerintah belumlah berhasil untuk mewujudkannya secara merata, masih tingginya jumlah keluarga miskin, tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran yang tercermin pada angkatan kerja yang bekerja di sektor informal tidak sebanding dengan yang bekerja di sektor formal.
 
PKL yang kerap kali bercokol ditrotoar yang tanpa memperhatikan ruang aktivitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam permasalahan, atau fasilitas umum seperti halte atau bahkan yang sangat kontras adalah berjejer dibelakang kantor walikota dan gedung pemerintahan lainnya adalah sebuah keterpaksaan dan sepertinya tidak ada jalan lain, selain harus ditempuh oleh para pencari kerja karena tiadanya kesempatan kerja yang cukup pada sektor formal. Padahal jika ditinjau dari sudut pandang yang lain, sesungguhnyalah mereka yang memiliki etos kerja tinggi, merekalah jiwa enterpreneur yang telah teruji dan tahan terhadap rintangan hidup. Mereka jugalah yang berhasil untuk berjuang melawan rasa malu dan bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam ditengah kota yang gemerlap dan glamour, dengan pendapatan yang belum pasti. 

Pertumbuhan PKL berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas, atau penyempitan ruang kota.

Dua kepentingan yang seolah-olah saling berbenturan antara kebutuhan hidup dan kepentingan pemerintah dalam visinya, yang seakan PKL tidak sejalan dengan ide-ide pemerintah Kota Cilegon yang sedang menata dan mempercantik kotanya dengan anggaran yang tidak sedikit, lantas bukanlah pembenaran para petugas seolah tak peduli akan nasib keluarga para PKL dengan dalih PKL mengotori kota, mengganggu ketertiban umum, berdiri diatas tanah milik pemerintah dan atas dasar instruksi atasan. Disatu sisi keluarga PKL melawan dengan tangisan dan ratapan anak dan istrinya karena mereka tidak bisa membayangkan besok mau makan apa, apakah anaknya masih bisa sekolah, karena tempatnya telah digusur. Seorang anak memeluk bapaknya dengan tangisan keras melihat rumah dan tempat usahanya dibongkar, seorang nenek tua dengan pandangan hampa menyerah pada petugas atas pembongkaran paksa usahanya dan tidak tahu harus kemana dan usaha apa. 
Cukuplah kondisi tersebut diatas hanya bisa kita lihat di televisi kita saja, dan tidak berharap kejadian ini terjadi dihadapan mata kita, atau justru yang menjadi korban gusuran adalah bagian dari keluarga kita.

Idealnya sebelum melangkah kearah pembangunan Kota, pemerintah sudah harus terlebih dahulu untuk memperhitungkan secara matang langkah-langkah solusi yang tepat untuk para pedagang kaki lima, sehingga fungsi aktifitas ekonomi PKL dapat berjalan namun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ruang perkotaan.
Suatu hal yang logis jika pemerintah mampu mengarahkan kepada arah yang lebih profesional, sangat mungkin keberadaan PKL akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat konsumen, sehingga memungkinkan daerah PKL adalah tujuan wisata, atau tujuan kuliner, yang memungkinkan masyarakat dari kota lain akan mengnjungi keramaian ini. Sangat beragamnya keunikan barang dan jasa yang mereka tawarakan adalah sesuatu yang menarik untuk menjadi penghias kota jika saja ditata apik, terpusat dalam satu titik yang difasilitasi oleh pemerintah kota Cilegon, eksistensi mereka hingga saat ini masih survive itu tidak lain karena harga mereka tawarkan sangat jauh dibandingkan dengan harga di pertokoan besar, sehingga menjadi idola untuk golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini menunjukan keberadaan mereka (PKL) dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, yang tidak mungkin secara serta merta menghilangkan keberadaan mereka.

Seringkali Relokasi yang dilakukan pemerintah cenderung tidak diminati oleh para pedagang juga menjadi pertanyaan dan mengundang perhatian kita, yang semestinya menjadi kajian tersendiri untuk mencari sebab utamanya sehingga buang-buang anggaran yang sebetulnya tidak diperlukan, terkadang kajian akademis yang ada akan sangat berbeda dengan fakta dilapangan atau dengan naluri sebagai pedagang itu sendiri, kerap kali mereka mengeluhkan penurunan omset, sehingga secara perlahan relokasi tidak berjalan dan ditinggalkan yang pada ahirnya mereka kembali ke jalan. Yang seharusnya melibatkan PKL mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati dengan melalui tahapan percobaan. Rekomendasi kebijakan adalah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan.

Belajar dari kasus keberadaan terminal dan ruko Pasar Kepandaian Serang, yang secara nyata sepi dan ditinggalkan karena ada kesalahan kebijakan, kemudian faktanya mampu dibantah oleh Pedagang Onderdil bekas dan menjadikannya salah satu pasar onderdil terbesar di indonesia, yang mampu menarik konsumen dari daerah jawa dan sumatera, satu bukti bahwa perkiraan dinas terkait masih ada ruang kesalahan. Sehingga Stigma negatif pun kembali bersarang kepada para PKL susah diatur atau bisa dikatakan persoalan PKL tidak kunjung selesai. 

Ada beberapa wilayah yang memiliki potensi pasar yang cukup signifikan, namun jika pemerintah lagi-lagi tidak ada langkah yang seiring, maka sudah tentu keberadaannya akan menjadi masalah ketika perkembangan daerah tersebut semakin pesat, untuk itu perlu kiranya wakil rakyat untuk bisa terjun untuk membuat kajian-kajian Rencana Basis Tata Ruang Kota, dan membatasi perluasan wilayah Industri yang sudah berdampingan denga wilayah penduduk, dengan berpegang pada aspirasi yang berkembang jika diperlukan untuk menurunkan tim survey terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu kebijakan, termasuk mengkaji pentingnya langkah antisipasi, dengan padatnya Pasar Kranggot, sudah seharusnya mengkaji pentingnya membuat pasar-pasar di tingkat kecamatan, sehingga tanpa terasa perluasan pembangunan secara perlahan dapat terwujud, serta mambawa dampak pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan.


-Opini Dewan Redaksi SBO-

Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: