Membaca peta politik di Cilegon yang nampak seperti Api dalam sekam, walau belum terlihat secra jelas namun suhu politik dikota cilegon nampak mu;ai meningkat, seiring dengan langkah partai melakukan persiapan-persiapan dengan mulai merekrut atau membuka pendaftaran bakal calon legislatif, yang akan dilangsungkan pemilu legislatif yang kurang dari dua tahun lagi dan itu bukanlah waktu yang lama. Sangat menarik untuk disimak daya kejut dari masing-masing partai, namun secara pasti faktor ketokohan dalam pemilu legislatif menjadi sesuatu yang layak diperhitungkan, sebab perolehan kursi legislatif yang akan menjadi barometer partai dalam mengusung calon walikota kedepan, disamping kesiapan dari figur itu sendiri

Isu dinasti dan oligarki masih mengemuka pada pemilu kada dan sepertinya masih akan menjadi pebincangan yang hangat dan mengundang perdebatan yang menarik ditengah masyarakat, namun begitu keputusan MK dalam konteks jaminan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dan menghapus pasal pembatasan larangan politik tersebut dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). adalah keputusan tepat, keputusan MK tersebut sudah final dan mengikat. Akan tetapi disisi lain melahirkan dilema dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dampak dari keputusan MK tersebut politik Dinasti seolah mendapat legalitas, dan merupakan angin segar bagi keluarga petahana.

Keluarga Petahana bukanlah suatu ancaman selama calon petahana tersebut tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam kampanye, dan tidak curang, karena pada dasarnya dalam demokrasi adalah hak semua insan untuk memilih atau dipilih, dan KPUD menjadi tumpuan harapan agar dapat membuat aturan yang ketat berkaitan dengan Pilkada, dan Bawaslu diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara baik, jangan sampai hanya dianggap sebagai aksesories dalam penyelenggaraan pemilu.

Sosok figur Ati Marliati yang belum secara pasti menyatakan diri akan maju dalam pencalonan mendatang, Namun secara tersirat dengan langkahnya memasuki di beberapa organisasi yang Ia raih, desas-desusnya beberapa kalangan menilai Ati Marliati adalah sosok figur yang akan dipersiapkan oleh partai berlambang beringin ini dalam menghadapi pemilu kada mendatang. Cukup beralasan seperti yang kita ketahui Iman Ariadi, saat ini masih menjabat sebagai walikota cilegon, sudah dua periode memimpin dan tidak lagi memungkinnya maju dalam kontestasi pemilu kada yang akan datang. Akan berbeda situasi jika keluarga petahana tidak mengikuti ajang kontestasi politik di Pemilukada 2020, maka situasi nya akan menjadi semakin menarik ibarat bola adalah bola dengan pantulan yang liar, sebab figur yang akan bertarung memiliki kekuatan yang sama dengan level ketokohan yang sama serta tidak ada kekuatan yang dominan dalam kontestasi tersebut.


Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/melestarikan-politik-dinasti_559f45c3f97a619c048b456a
Belum terlihat Isu-isu terbaru  mengenai konten yang ditawarkan beberapa figur calon, tapi sepertinya beberapa figur sudah memulai langkah mengambil peran di beberapa organisasi bahkan partainya, katakan saja Heldi Agustian salah satu jargon calon walikota beberapa periode lalu, sosok figur yang sudah sangat familier dengan masyarakat cilegon karena sebelumnya sempat mencalonkan diri melalui jalur independen dan kini sudah bertengger namanya sebagai ketua Partai Berkarya Kota Cilegon yang belum lama ini telah dideklarasikannya, yang bisa disimpulkan syahwat politiknya masih begitu kuat untuk menjadi pemimpin di kota ini melalui jalur partai.

Keputusan MK dalam konteks jaminan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah tepat. Keputusan MK adalah final dan mengikat. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan KPUD harus taat terhadap putusan MK tersebut. Tetapi di sisi lain, menjadikan dilema tersendiri dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dampak dari keputusan MK tersebut politik dinasti mendapatkan legalitas yang kuat, dan akan semakin menjamur. Para petahana seperti mendapatkan angin dengan keputusan MK tersebut.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/melestarikan-politik-dinasti_559f45c3f97a619c048b456a
Keputusan MK dalam konteks jaminan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah tepat. Keputusan MK adalah final dan mengikat. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan KPUD harus taat terhadap putusan MK tersebut. Tetapi di sisi lain, menjadikan dilema tersendiri dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dampak dari keputusan MK tersebut politik dinasti mendapatkan legalitas yang kuat, dan akan semakin menjamur. Para petahana seperti mendapatkan angin dengan keputusan MK tersebut. Para petahana akan menyiapkan kader-kader dari keluarganya untuk melanjutkan kekuasaannya. Sudah banyak kasus ketika seorang Kepala Daerah sudah dua kali menjabat dan tidak dapat mencalonkan lagi menjadi Kepala Daerah, maka suami, istri, atau anaknya mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, dan banyak yang menjadi pemenang. Oligarki kekuasaan akan semakin kuat.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/melestarikan-politik-dinasti_559f45c3f97a619c048b456a
Keputusan MK dalam konteks jaminan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah tepat. Keputusan MK adalah final dan mengikat. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan KPUD harus taat terhadap putusan MK tersebut. Tetapi di sisi lain, menjadikan dilema tersendiri dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dampak dari keputusan MK tersebut politik dinasti mendapatkan legalitas yang kuat, dan akan semakin menjamur. Para petahana seperti mendapatkan angin dengan keputusan MK tersebut. Para petahana akan menyiapkan kader-kader dari keluarganya untuk melanjutkan kekuasaannya. Sudah banyak kasus ketika seorang Kepala Daerah sudah dua kali menjabat dan tidak dapat mencalonkan lagi menjadi Kepala Daerah, maka suami, istri, atau anaknya mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, dan banyak yang menjadi pemenang. Oligarki kekuasaan akan semakin kuat.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/melestarikan-politik-dinasti_559f45c3f97a619c048b456a
H. Mumu dengan gebrakannya dalam memimpin Al-khairiyah, suatu langkah yang membuat sebagian masyarakat mengaitkannya dalam pencalonannya sebagai calon walikota cilegon diperiode 2020-2025 dan dianggap memiliki peluang yang lebih besar daripada figur yang lain. Secara politik tidak ada kesulitan untuk mengatakan bahwa popularitas dan elektabilitasnya cukup tinggi mengingat kiprahnya di pentas politik kota Cilegon beberapa waktu silam.
Keputusan MK dalam konteks jaminan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah tepat. Keputusan MK adalah final dan mengikat. Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan KPUD harus taat terhadap putusan MK tersebut. Tetapi di sisi lain, menjadikan dilema tersendiri dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dampak dari keputusan MK tersebut politik dinasti mendapatkan legalitas yang kuat, dan akan semakin menjamur. Para petahana seperti mendapatkan angin dengan keputusan MK tersebut. Para petahana akan menyiapkan kader-kader dari keluarganya untuk melanjutkan kekuasaannya. Sudah banyak kasus ketika seorang Kepala Daerah sudah dua kali menjabat dan tidak dapat mencalonkan lagi menjadi Kepala Daerah, maka suami, istri, atau anaknya mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, dan banyak yang menjadi pemenang. Oligarki kekuasaan akan semakin kuat.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/idrisapandi/melestarikan-politik-dinasti_559f45c3f97a619c048b456a
Sementara pada Partai berlambang matahari biru yaitu partai PAN, yang dinahkodai oleh Alawi Mahmud, dalam pemilu kada 2015 lalu sempat mencuat namanya dalam bursa Bakal Calon Walikota, hanya saat itu terganjal dengan persyaratan minimum perolehan kursi legislatif yang masih kurang, sepertinya hari ini sudah mantap dengan posisinya sebagai ketua DPD PAN Kota Cilegon yang disandangnya, yang memungkinkannya dalam mengatur strategi dengan mempersiapkan jargon Caleg yang mumpuni dibeberapa DAPIL demi peningkatan perolehan suara pada pemilu legislatif kedepan.
Sementara untuk beberapa nama lain sebut saja nama Erick Rebiin dengan kebesaran partai Nasdem, Reno Yanuar dengan partai berlambang  kepala bantengnya, atau Rahmatulloh dari demokrat sepertinya masih wait and see atau membaca pergerakan rival politiknya namun tetap memiliki posisi strategis dalam menentukan arah koalisi partainya atau menentukan tentang siapa calon walikota cilegon yang layak digandeng mereka.

Track record seorang calon pada bidang masing-masing juga menjadi salah satu modal untuk memenangkan pertarungan. Kemudian, kecerdasan menghadirkan potensi yang dimiliki dihadapan masyarakat harus menjadi salah satu kekuatan dan terobosan menarik tak terduga, sentuhan ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua figur calon, dengan catatan bahwa kekuatan untuk menemukan dan menghadirkan isu yang sesuai dengan keinginan masyarakat juga harus diperhatikan, mengingat perilaku pemilih warga Kota Cilegon yang masih bisa berubah dan terbuka bagi semua figur calon dan terkesan masih mengikuti arah angin opini publik.

Hitungan politik kekuatan representasi petahana masih bisa dikatakan memiliki peluang lebih, akan tetapi itu tergantung sejauhmana tim pemenangan mampu menghadirkan dan membuat yakin pemilih terhadap segala isu dan program unggulan yang ditawarkan. Pada intinya dari figur yang ada kesemuanya memiliki kekuatan dan basis yang berbeda, hanya saja sejauh mana mereka mampu memanfaatkan semua peluang, mulai dari jaringan, kristalisasi isu, kebijakan, harapan warga, kontrak politik dengan warga dan sentuhan-sentuhan media lainnya yang dapat mengaitkan langsung dengan perilaku pemilih. 
Perkembangan proses pemilihan kepala daerah di era demokrasi sudah tidak lagi menjadikan ideologi dan sistem nilai partai adalah sesuatu yang menentukan, pemilih kini sudah lebih rasional dan lebih cerdas menangkap isu, ketokohan dan pendekatan yang dilakukan pasangan calon. Hadirnya media sejauh ini dianggap mampu membuat seseorang memiliki persepsi positif atau negatif terhadap figur calon.
Isu kedaerahan, tampilnya tokoh Putra asli Kota Cilegon masih akan mampu menjadi daya tarik bagi pemilih dibanding pasangan calon dari luar Kota Cilegon. dan issu maraknya money politik masih akan menjadi salahsatu masalah dalam pemilu dan tergantung dari fairplay masing-masing calon itu sendiri.
Pada ahirnya siapapun yang menjadi pemenang dan memimpin kota ini, ada serentetan tugas dan tanggung jawab yang juga sudah menunggu seperti problem klasik banjir yang menjadi musuh setiap musim hujan, kemacetan yang timbul akibat dari pembangunan dan terus berkurangnya daerah resapan air di Kota Cilegon karena penimbunan daerah rawa untuk kepentingan pembangunan dengan tidak memperhatikan kelestarian alam, meningkatnya pengangguran serta masalah lainnya termasuk pelayanan birokrasi yang belum maksimal sesuai dengan semangat good governance.

Opini-Dewan Redaksi SBO
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: