Laporan by Badiamin sinaga
Serang - SBO, Polemik yang berkepanjangan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Warga Cikuasa dan Kramatjaya Gerem, Dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon menganggap penggusuran ratusan rumah warga di dua lingkungan (Cikuasa dan Kramatjaya Gerem) itu telah sesuai dengan aturan hukum, sementara dipihak Warga yang kemudian Majelis Hakim yang diketuai oleh Andi Fahmi Aziz menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 06/TKPP/2016 perihal pemberitahuan pembongkaran tertanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani oleh tergugat yakni Asisten I Sekda Kota Cilegon batal atau tidak sah, atau dengan kata lain warga dimenangkan dalam kasus tersebut.

Pasca Kemenangan warga dalam PTUN di Pengadilan Serang, nampak belum juga menunjukan titik penyelesaian, dengan adanya upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan menempuh upaya banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, sementara warga Cikuasa dan Kramatjaya, dengan berbekal kemenangannya kembali menuntut Pemerintah Cilegon atas penggantian rumah warga yang digusur oleh Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu.

Belakangan tersiar informasi, bahwa Pemerintah Kota Cilegon akan menempuh upaya mediasi terkait tuntutan Warga Cikuasa, dan warga kramatjaya, yang telah dinyatakan menang di PTUN Serang, dan konon akan difasilitasi oleh Kejari Cilegon. Dalam konfirmasinya  kepada Sbo, Kasi Intel Kejari Cilegon Akmad harahap, yang ditemui diruangannya membantah informasi upaya damai tersebut, "setahu saya tidak ada itu mediasi, tapi minta pandangan hukum yang sifatnya masukan itupun dulu sebelum gusuran dilakukan".
Ditempat terpisah, Evi Silvia Yuniatul Hayati, saat dimintai tanggapannya melalui telpon, terkait informasi tersebut, membenarkan ada rencana mediasi, tetapi pada saat sidang dimulai pihak pengadilan mengatakan tidak ada ruang untuk mediasi. Silvi juga menambahkan pihaknya tidak merasa gentar karna kami yang mendaftarkan, "alangkah baiknya jika mediasi itu dilakukan". Tuturnya kepada SBO. Kamis 27-04-2017.
Kemudian Sbo mencoba menghubungi salah satu biro hukum Cilegon, Efendi Nababan, untuk mempertanyakan upaya Pemkot yang akan melakukan mediasi, belum memberi tanggapannya sampai berita ini dimuat.
**SBO**
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: