SBO - Cilegon 27-04-2017, Kesehatan  adalah  bagian  dari  Jaminan  Kesehatan  Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)  yang merupakan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  kesehatan  dan  bertujuan  untuk mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  kesehatan  yang  layak  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia  Oleh  karena  itu,  untuk  mendukung  kesuksesan  penyelenggaraan  kebijakan  ini.
Dalam mengimplementasikan BPJS kesehatan, diperlukan adanya Sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), yang sampai pada saat sekarang ini  pemerintah daerah lain telah mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda ). 

Kota Cilegon yang telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Cilegon dengan BPJS Kesehatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan JKN-KIS di wilayah Kota Cilegon. "Pemda menjadi tulang punggung dalam implementasi program strategis Nasional yang mana salah satunya adalah program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangat menentukan Optimalisasi program JKN-KIS. Peran penting Pemda diantaranya memperluasnya cakupan ke pesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan," jelas Direktur perencanaan dan pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut di Cilegon (24/04). 

Hadir dalam penandatanganan tersebut walikota Cilegon Tb. Iman Aryadi. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup Optimalisasi percepatan layanan pendaftaran peserta, kemudian pembayaran iuran, serta perluasan informasi bagi peserta JKN-KIS di titik layanan setiap kecamatan, Optimalisasi cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui mekanisme perizinan dan kepatuhan pemberi kerja, Optimalisasi pertukaran data dan informasi dokumen administrasi kependudukan dengan kepesertaan JKN-KIS, dan Optimalisasi peran Pemkot Cilegon dalam pemanfaatan anggaran kesehatan untuk kendali mutu dan kendali biaya program JKN-KIS. Menurut Mundiharno, memperoleh jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga yang tidak boleh di tunda apalagi baru di penuhi ketika warga yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustinibilitas program JKN-KIS KIS yang di kelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserya yang sehat untuk membayar biaya biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Untuk itu Pemda harus bergerak aktif dalam memenuhi hak masyarakat tersebut. Mundiharno menambahkan, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang cukup pesat. 

Memasuki tahun ke-empat pengelolaan jaminan kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 176.797.820 jiwa (per 21 April 2017) atau hampir mencapai 70% dari total penduduk indoneaia. Dan hingga saat ini, dari 514 kabupaten/Kota di indonesia, sebanyak 450 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. "Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon, juga pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah mengintegrasikan program ini. 
Besar harapan kami, di akhir tahun 2017 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam program JKN-KIS, dan seluruh Pemda dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage, sehingga program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia", terang Mundiharno. 
Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor Cabang Serang, jumlah pesertanya yang telah mencapai 3.409.177 jiwa atau sebanyak 71.09% dari total jumlah penduduk 4.795.248 jiwa. Adapun untuk peserta JKN-KIS Kota Cilegon telah mencapai angka 335.150 jiwa dari total penduduk 451.529 jiwa.
(Supri-SBO)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: