SERANG-Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, tentu menjadi kerja padat dan ekstra bagi partai politik dalam mempersipkan kandidat yang diusungnya. Partai politik memiliki peran yang paling strategis dan merupakan penerima mandat dari Undang-Undang utk merekrut dan melakukan pendidikan politik bagi para calon pemimpin diberbagai jenis dan jenjang kekuasaan. Sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Yang telah diberikan mandat penuh kepada partai politik untuk melakukan perekrutan terhadap warga negara menjadi anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon Presiden dan Wakil Presiden.
Keberadaan Partai politik seakan menjadi incaran bagi sebagian orang untuk mengadu keberuntungannya di partai melalui pemilu, maka sesuatu yang penting untuk dilakukan penyaringan secara benar dan selektif, pemilihan pendahuluan di tingkat partai politik adalah landasan dasar bagi karakter politik, satu langkah maju dalam menciptakan budaya demokrasi yg baik, dengan berorientasikan untuk melahirkan calon pemimpin yang berkualitas, yang tentunya harus menjadi perhatian publik agar tidak terjadi partai politik hanya merekrut bakal calon dengan berbekalkan modal yang besar agar mampu memenangkan pemilu, atau dengan kata lain ada mahar politik dari bakal calon kepada partai politik. Sehingga menutup kesempatan calon calon yang memiliki kualitas, pengalaman dan konsep pembangunan yang baik namun kurang populer.
Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada/Pilwalkot) secara langsung merupakan wujud demokrasi yang utuh dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memberikan legitimasi yang lebih besar kepada Kepala Daerah. Sebuah harapan yang besar namun tidaklah berlebihan, sebab substansi dari demokrasi adalah pemenuhan aspirasi rakyat, di mana pemimpin daerah dapat menempatkan kepentingan rakyat sebagai agenda utama dalam setiap pengambilan keputusan politiknya, demi tercapaina cita-cita dalam membangun pemerintahan yang baik atau good governance.

Sesuatu yang ironis apabila perubahan sistem pemilihan kepala daerah,sudah mengarah kearah yang lebih baik, namun ketika partai tidak lagi objektif atau buruk dalam membangun sistem rekrutmen bakal calon kepala daerah, yang tentunya situasi politik seperti ini tidak membawa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat. Kita sadari bersama bahwa Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar, dan sebagai juru kunci maju mundurnya pembangunan dan kesejahteraan. Partisipasi publik menjadi penting, agar publik bukan hanya sekedar alat kepentingan penguasa untuk mencari suara, yang pada akhirnya partai politik hanyalah menjadi milik para pemodal besar.

Proses seleksi yang seharusnya dilakukan adalah untuk menguji kemampuan memimpin, visi, integritas, komitmen, kejujuran, pengalaman, dan lain lain. Fenomena yang terjadi saat ini sepertinya seleksi dan pengujian kelayakan, hanyalah baru sampai pada batas prosedural, bahkan menjadi sesuatu yang aneh ketika partai politik bergantung kepada hasil survey tentang popularitas dan elektabilitas para kandidat bakal calon, menggantungkan seleksi kepala daerah berdasarkan popularitas akan menutup kesempatan calon calon yang memiliki kualitas, pengalaman dan konsep pembangunan yang baik namun kurang populer untuk mendapatkan kesempatan memimpin daerah. Sebaliknya bisa saja terjebak memilih calon yang populer namun tidak berkualitas. Arah koalisi atau dalam menentukan pemilihan pasangan agar tidak terfokus pada pemenangan saja. lebih jauh dari itu hendaknya menjadi pertimbangan yang serius, untuk memikirkan karakter pasangan, kemampuan bekerjasama, sehingga dapat seiring sejalan dalam pembagian kewenangan antara kepala daerah dengan wakilnya.
Ruang Opini - SBO
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: