Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Yang kemudian dirumskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,  daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Agar pembangunan tepat sasaran, maka kebijakan pemerintah kota Cilegon dirasa sudah tepat, dan kita sebagai masyarakat tentunya berharap banyak dari pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara dengan merata disetiap wilayah kelurahan, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat itu sendiri. bahwa dalam pelaksanaannya diarahkan kepada wilayah kelurahan untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.
Pembangunan wilayah kelurahan yang merupakan bagian integral dari pembangunan tata kota juga mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, Kota Cilegon yang hanya terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dengan 43 Kelurahan.

Dengan kebijakan pemkot Cilegon tersebut, setiap wilayah kelurahan mendapatkan dana alokasi pembangunan wilayah kelurahan, dengan jumlah yang variatif yang disesuaikan dengan melihat geografis wilayahnya dan jumlah penduduk, DPW-KEL tersebut dipergunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.  Dengan merealisasikan setiap Kelurahan di kota Cilegon, dengan mendapatkan DPW-KEL paling sedikitnya sebesar antara 1,4 hingga 2 milyar pertahun atau menggunakan dana sebesar 5% dari APBD kota Cilegon.

Tantangan terbesarnya adalah sejauhmana kemampuan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam pemanfaatan dana tersebut, dalam menyusun proposal program pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah (Sarpraswil), apakah sudah melalui kajian dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam masyarakat ?.

Dalam suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen).

Merupakan kewajaran jika ada kekhawatiran yang muncul jika dana tersebut disalahgunakan, kita pun tidak bisa menutup mata, Kekhawatiran akan rawannya penyimpangan DPW-KEL tersebut bukan tidak beralasan, jika berkaca pada era otonomi daerah sekarang, tidak sedikit yang kemudian terjerat kasus korupsi akibat penyelewengan keuangan Daerah, bukan hal yang mustahil jika kemudian hari, banyak yang berurusan dengan hukum karena telah merugikan keuangan daerah. Bisa mungin Praktik korupsi pun akan berpindah dari kota ke Kelurahan.

Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak untuk meminta informasi terkait penggunaan anggaran, Adalah menjadi catatan penting untuk dilakukan, dalam mengelola dana yang demikian besar agar dalam penggunaan dana DPW-KEL tersebut mendapat kawalan serta pengawasan penggunaan DPW-KEL, dari berbagai elemen baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dan diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan DPW-KEL ini, agar dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah kelurahan, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dituntut agar lebih akuntabel, dan harus didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Lembaga Kelurahan, khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pembangunan di Kelurahan, yang Kemudian harus ada mekanisme ‘check and balance’,  dan ini yang akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan dalam POKMAS.

Pentingnya pembinaan Pemerintahan Kelurahan agar penyelenggaraan pembangunan yang dillaksanakan oleh POKMAS dapat berjalan lancar, pemerintah daerah melalui pendelegasian Dinas Pembangunan Umum (PU) perlu kiranya melakukan pembinaan serta pengawasan jalannya Pembangunan yang dilakukan POKMAS di Kelurahan. Dan LPM harus memliki kewenangan tambahan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kelompok Masyarakat sera sungguh-sungguh sebagai penjelmaan dari masyarakat Kelurahan, pembinaan dan pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan diwilyah Kelurahan, serta memberikan sanksi hukum bilamana ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Melihat dana yang dikelola begitu besar, Mampukah kepala Kelurahan beserta Kelompok Masyarakat menjawab tantangan tersebut?, Sehingga cita-cita Pemerintah Kota Cilegon dalam meraih penghargaan Adipura dapat tercapai.

Redaksi-SBO
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: