Masalah pelacuran bukanlah sesuatu hal yang baru di Kota Cilegon, terutama lokalisasi sangkanila yang beberapa tahun yang silam telah dibongkar. Fenomena pelacuran tersebut masih berlangsung hingga saat ini, sekalipun praktik prostitusi secara hukum dan agama dilarang, kegiatan prostitusi  tetap saja marak di kota cilegon.

Maraknya prostitusi lebih di sebabkan lemahnya mental dan minimnya pemahaman keagamaan seseorang, Kebanyakan PSK berangkat dari motif ekonomi bukan sebagai profesi, yaitu untuk mencari uang guna menutupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan prostitusi dilatar belakangi oleh faktor kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di iringi rendahnya iman dan taqwa maka orang akan melakukan apa saja demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk MELACURKAN DIRI.

Definisi pelacuran sendiri merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam (Perkins & Bannet dalam Koentjoro 2004). Prof. W.A Bonger mengatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Beberapa waktu yang silam upaya pemerintah kota cilegon melakukan upaya penghapusan lokalisasi diwilayah Merak Sangkanila, namun nampaknya penutupan tempat lokalisasi ini tidaklah efektif, sebab persoalan yang mendasari yang dihadapi PSK belumlah terselesaikan dengan baik. Yang terjadi kemudian para PSK justru membuat titik-titik tempat prostitusi baru yang semakin menyebar dan tak terpantau. dan membuat keberadaan PSK hampir merata di tempat-tempat yang strategis, sebagai suatu contoh adalah daerah simpang tiga, beberaa titik dipelabuhan merak, dibeberapa titik JLS dan dibeberapa titik lainnya adalah tempat baru untuk mereka mangkal, atau keberadaan wanita PSK ini kemudian masuk kepada wilayah pemukiman (Rumah kost) dan menjadi terbaur dengan masyarakat, mereka bisa berpraktik secara terbuka, atau dengan kedok berbagai usaha warung dan cafe.

Menutup tempat lokalisasi dengan maksud untuk menghentikan praktik pelacuran, adalah kebijakan yang kurang tepat. Karena justru dengan penutupan tempat lokalisasi ini, PSK akan mencari tempat praktek baru.
Akhirnya PSK akan mulai tampak merebak memenuhi sudut kota dan menjajakan dirinya secara mencolok. ketika tempat lokalisasi ditutup, dan masing-masing PSK tidak terorganisir lagi, maka kontrol itu menjadi sesuatu yang sulit untuk di lakukan. Akibatnya penyebaran penyakit menular seksual akan makin mudah terjadi. Kondisi tersebut diperparah lagi ketika PSK secara sendiri-sendiri menjajakan dirinya secara terbuka, peluang untuk anak di bawah umur untuk bisa menikmati hubungan seksual dengan PSK semakin mudah.

Pemerintah hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, dengan alasan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”. Padahal maksud didirikannya tempat lokalisasi adalah untuk mengontrol kesehatan PSK, dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit kelamin seperti syphilis, gonorhoa, jengger ayam, dan lain sebagainya yang sulit dikontrol karena pemeriksaan rutin pada para perempuan yang dilacurkan di lokalisasi terhenti. Hak-hak mereka atas pelayanan kesehatan yang memadai kian terabaikan. Apalagi jika diketahui, sebagai pengidap AIDS atau HIV positif, kekerasan yang dialami akan semakin berlipat, termasuk terhadap anggota keluarga korban.
Pemerintah daerah kota cilegon diharapkan mampu mengendalikan prostitusi agar tidak merebak lebih luas dan mengurangi dampak sosial bagi masyarakat, khususnya generasi muda, walaupun sesuatu yang sulit untuk mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi.
Pada dasarnya, yang menjadi masalah besar bagi kita adalah adanya pikiran yang memaksakan kehendak agar prostitusi diberantas.

Pemerintah bisa melakukan rehabilitasi sosial kepada PSK dengan memberikan aneka pelatihan kewirausahaan, dengan pelatihan ini PSK akan tergerak untuk melakukan alih profesi, dengan terus dilakukan pendekatan kegamaan dan membangun ketrampilan yang di dapat selama pelatihan akan dapat diharapkan para PSK bisa segera mencari nafkah dengan cara-cara yang lebih bermartabat, daripada sekedar menjual diri.

Apakah dengan kebijakan penutupan tempat lokalisasi oleh pemerintah, akan menjawab problem ekonomi para PSK ?,  Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dan sudah semestiya Pemerintah Kota Cilegon, mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian serta menjawab persoalan prostitusi secara komprehensif.

Setidaknya, upaya itu dapat menekan dan meminimalkan perilaku prostitusi yang berkembang dalam masyarakat luas dengan tidak selalu menyalahkan perempuan sebagai pelaku dan penyebab prostitusi padahal lelaki yang banyak memanfaatkannya. Persoalan mengenai pelecuran dan tempat lokalisasi tidak bisa dipandang dari sudut agama saja. Sudut pandang agama apa pun selalu akan menyatakan bahwa pelacuran adalah tindakan nista dan bergelimang dosa.

Penyelesaian persoalan harus sampai ke akar persoalan, holistik, dan terintegrasi, termasuk memberi penyadaran, mulai dari pola pikir aparat, masyarakat, agamawan/ulama, yang harus bersepakat bahwa perempuan yang dilacurkan adalah korban. Dan hendaknya bersama-sama kita harus saling bahu-membahu untuk mencari solusi dari persoalan ini, untuk bagaimana bisa memberi bekal kepada para perempuan ini, yang kemudian bisa menopang ekonomi keluarganya, dengan memberikan berupa kemampuan baca - tulis, keterampilan rias wajah, menyamak kulit, menjahit, wirausaha, atau inisiatif lain yang patut dihargai dan didukung. Keberpihakan itu tidak berarti kita menyetujui prostitusi, tetapi mencoba memberi nuansa pendekatan yang berperikemanusiaan.

Pendekatan keamanan dan ketertiban yang legal, seperti yang digunakan aparat keamanan dan ketertiban (tramtib), sepertinya tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun dilakukan penertiban prostitusi, haruslah penertiban dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan dalam Perda adalah sebatas memandang perempuan yang dilacurkan sebagai kriminal, padahal meerka merupakan korban mata rantai dari sebuah sistemik feminisasi kemiskinan dan marjinalisasi perempuan.
(Opini - SBO)



Erwan - Penulis Adalah Aktifis LSM Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) Kota Cilegon.

Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: