Seputarbanten.com - Cilegon, Sebagaimana telah diberitakan dimedia online www.radarbanten.com, yang  dalam pemberitaan  tersebut Pemkot Cilegon berencana melakukan penertiban dan penggusuran kembali bangunan liar di Cikuasa Pantai dan Kramatraya. “Bangunan liar harus dibongkar tidak peduli ada penolakan dari warga sekitar atau dari pengacara korban. Pokoknya lahan Cikuasa harus dijadikan RTH sesuai keinginan Pak Walikota (Dikutip dari pemberitaan Radarbanten.com-red)

Menanggapi pemberitaan tersebut Kuasa hukum warga gusuran Link Cikuasa, Silvi S Haiz, Menyesalkan pernyataan Pemerintah Kota Cilegon melalui Asiten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon, Menurutnya pernyataan tersebut merupakan ancaman atau teror terhadap warganya sendiri, Dan menyayangkan tidak adanya pembelaan dari anggota DPRD Kota Cilegon, (16/06/17).

Dalam penuturannya, bahwa tidak sepatutnya bahasa yang disampaikannya seperti itu, menurut kuasa hukum warga gusuran Link Cikuasa sangatlah arogan dan tidak santun, "bukankah akan lebih baik jika pernyataan tersebut disampaikannnya dengan lebih santun dan bijaksana, jangan pernyataannya dengan nada ancaman, itukan merupakan teror buat warga Cikuasa, padahal mereka warga cilegon juga kan?, Kemudian saya sangat sesalkan kenapa anggota DPRD Kota Cilegon diamseribu bahasa, Dewan kita ini kan Gabug". Tegas Evi

"Kemudian kenapa ada bahasa sesuai dengan keinginan walikota,  seperti yang disampaikan ASDA 1, jadi kesimpulannya bahwa pembongkaran agustus tahun silam adalah atas keinginan Iman Ariyadi, dan bukan merupakan keinginan warga yang tertuang dalam perwal atau perda, kan jelas tanah tersebut adalah milik PT. KAI bukan milik Pemerintah Kota Cilegon,  yang berhak mengeksekusi rumah warga adalah pengadilan dan bukannya pemerintah kota Cilegon, dan itu jelas pelanggaran pidana".

Sementara kabar terbaru pemerintah yang sudah memiliki ijin pemanfaatan lahan dari PT. KAI, Evi Silvi, memberikan pendapatnya. "Dengan pemerintah yang baru memiliki ijin dari PT.KAI yang digembor-gemborkan sekarang, maka semakin  terang benderang jika pembongkaran paksa terhadap warga pada beberapa waktu sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum karena tidak ada payung hukumnya, apa hak pemerintah menggusur perumahan warga tanpa ganti rugi, maka pemerintah wajib untuk memberikan ganti rugi, yang dalam kenyataannya pemerintah daerah kota Cilegon baru memiliki ijin pemanfaatan lahan dari PT. KAI", Tukas Evi Silvi yang ditemui SBO.

Dalam pernyataannya, persoalan warga Cikuasa, Evi sudah mengadukannya Kemendagri, Kementrian Aparatur Negara, DAOP 1 sudah kita layangkan keberatan warga atas ijin pemanfaatan lahan tersebut, sudah kita layangkan juga perlindungan hukum kepada Kapolri. "Pesan saya hati-hati melawan rakyat, lihat saja siapa yang rugi".
Lidya-SBO


Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: