Seputarbanten.com - Cilegon, Aksi protes keras yang disampaikan terus berdatangan dari tokoh muda dan tokoh ulama, berawal dari informasi yang berkembang cepat melalui medsos mengenai keberadaan Gereja diwilayah Lembang – Citangkil Kota Cilegon, yang menurut beberapa sumber adalah keberadaannya illegal dan dianggap telah meresahkan masyarakat secara umum dikota Cilegon. Merupakan persoalan yang cukup sensitif mengingat secara mayoritas penduduk dikota Cilegon adalah Muslim, jika hal tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian. Aksi protes tersebut diwakili oleh komandan Ormas Peta Siliwangi Banten, pihaknya menyatakan keprihatinannya, dan menganggap hal itu telah mengganggu ketenangan diimasyarakat khususnya link lembang dan secara umum di kota Cilegon, aksi protes ini dilakukan Ormas tersebut bersandarkan kepada aturan yang belum membolehkan keberadaan rumah ibadah umat non muslim dikota Cilegon. (08/07/17)

Menurut komandan Peta Siliwangi Banten Malik ibrohim keberadaan dari tempat peribadatan agama non muslim itu sudah berjalan 2 tahun yang lalu, dan dianggapmnya telah meresahkan, yang seharusnya pihak pemerintah segera menindaklanjuti hal ini yang menyangkut tempat peribadatan agama non muslim Gereja Bheathel Indonesia (GBI). Malik juga menyayangkan pihak kelurahan yang konon menurutnya sudah mengetahuinya sejak awal, namun tidak ada tindakan apapun.

“Masyarakat link. lembang kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil sudah resah dan tidak setuju dengan ada nya Gereja / Tempat ibadah Non islam, harapan masyarakat agar aparat kepolisian dan pihak pemerintah kota Cilegon menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menghindari konfilik ditengah tengah masyarakat”, ujar malik.
 
Sementara itu tokoh agama H.Bahri Syamsu Arief saat ditemui Sbo dikediamannya (10/07/2017), memberikan saran kepada pemerintah kota Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah tepat, agar tidak terjadi konflik yang lebih meluas, dan kemudian H. Bahri kemudian membeberkan perihal larangan keberadaan Gereja dikota Cilegon, berawal dari usulan para ulama Banten khususnya Ulama Cilegon yang pada saat itu pemerintahannya masih tergabung dalam wilayah pemerintahan kabupaten serang, dengan propinsi Jawa barat.

“wasiat para ulama meminta agar dicilegon tidak boleh ada Gereja yang kemudian terbitlah SK Gubernur yang melarang adanya gereja dan hanya dibolehkan diserang, dengan maksud agar terpusat disatu tempat saja, yang seharusnya pada saat kota Cilegon sudah terpisah dari serang dan menjadi pemerintahan kota cilegon, harusnya segera mengukuhkannya dengan perda yang tentunya dengan kajian-kajian terlebih dahulu”. Pemaparan H. Bahri

“Dari kajian-kajian itu nanti akan diketahui secara pasti berapa persenkah sudah masyarakat Non muslim dikota Cilegon, dengan syarat mutlaknya adalah kembali kepada masyarakatnya, apakah masyarakat mengijinkan?, dan sebaik-baik penolakan itu harus berdasarkan hasil kajian” Ucap H. Bahri Syamsu Arief.

“Saya tentu sadar bahwa negara kita adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila, saya sangat menghargai adanya perbedaan agama yang tentunya itu sudah menjadi konsekuensi, namun kembali implementasinya kepada masyarakat yang secara mayoritas adalah muslim, apakah iya masyarakat akan mengijinkan rumah ibadah lain berada ditengah-tengah masyarakatnya, dan tentunya sulit akan mengijinkannya, karena dianggap menggangu keyakinan masyarakat islam, bukan melarang hanya mohon maaf untuk rumah ibadah non muslim sudah dipersiapkan diserang bahkan sudah ada izin resmi, diserang tidak ada yang mengganggu, itu adalah bukti bahwa rumusan Pancasila itu ada, hanya sekali lagi maaf silahkan diserang saja, sebab kalau disini akan sangat mengganggu, apalagi belum ada perijinannya”. Tegasnya

Team Redaksi SBO
Share To:

PortalMuslim.com

Media Referensi Muslim - Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Post A Comment: