Seputarbanten.com – Cilegon, Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (LKPK),  melalui Rouf selaku Pengurusnya, mempertanyakan kepada redaksi seputarbanten.com, mengenai proses kelanjutan tentang adanya indikasi Mark Up penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pokmas Kelurahan Grogol kecamatan Grogol, sebagaimana  yang telah diberitakan Seputarbanten.com pada bulan sebelumnya tepatnya tanggal 10/06/17. Yang menurutnya bahwa indikasi tersebut bisa dibuktikan, (04/07-17).

Dalam kunjungan silaturahminya dengan SBO Rouf menyatakan dukungannya jika hal tersebut ditindak lanjuti, dan jika terbukti benar maka harus ada tindakan sanksi,  “saya melalui Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi sangat mendukung media seputarbanten.com atau kepada siapapun, yang sudah menggali informasi penyelewengan anggaran pemerintah, yang seharusnya dari pihak penegak hukum atau institusi terkait sudah bisa menindak lanjuti dari temuan yang diberitakan oleh Sbo, agar fasilitas yang dibangun pemerintah Kota Cilegon melalui Pokmas dapat dinikmati oleh masyarakatnya dengan kualitas pembangunan yang terbaik”, ujar Rouf

Rouf berkilah bahwa pernyataan Ketua Pokmas Grogol itu sendiri yang menguatkan adanya indikasi Mark Up itu, dengan mengutip pernyataan Karim dalam pemberitaannya di Radar Banten tertanggal 12 Juni, dinyatakan Karim, bahwa dalam beberapa pekerjaan, pihaknya justeru memberikan spesifikasi yang melebihi perencanaan, “Di Ciore jaya misalnya, dengan anggaran yang sama, kita bisa memberikan panjang paving block yang lebih, seharusnya 575 meter menjadi 700 meter”.
“Sementara dalam pengakuan ketua Pokmas Grogol adalah seluas 575 meter sebagaimana yang telah diberitakan SBO pada tanggal 10/06/17, hanya seluas 575 meter, lantas dari mana dana tambahan untuk pekerjaan seluas 125 meter? Jika tidak ada dana tambahan, maka apakah bisa disimpulkan adanya dana kelebihan? Jika iya maka itu inti nya, disana sudah ada mark up, ini menurut logika saya, jika membeli matrial dengan harga yang sesuai dengan perencanaan harusnya kan habis”, tegas Rouf dengan mantap.

Saifullah Asas yang pada beberapa tahun lalu merupakan sukarelawan di BKM Kelurahan Kepuh Ciwandan, saat diminta tanggapannya, menyatakan kepada SBO, sebaiknya jika memang terbukti adanya mark up, institusi terkait harus memberikan sanksi biar ada efek jera.

“Seharusnya jika ada perubahan volume pekerjaan, itu seharusnya ada pelaporan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan spek atau sesuai dengan yang tertuang dalam perencanaan yang diajukan, tidak asal main tambah volume pekerjaan, jika memang ada penambahan volume, maka harus ada penambahan anggaran juga dan jika tidak ada penambahan anggaran, maka dari mana biaya untuk volume yang ditambahkan, berarti disini kan sudah jelas adanya indikasi mark up yang dilakukan Pokmas dengan tidak adanya penambahan anggaran tetapi ada penambahan volume”.

“ Seharusnya penegak Hukum atau pihak institusi yang terkait, sudah bisa menindak lanjuti kejanggalan itu, dengan acuan dasarnya adalah dari media pemberitaan SBO atau dari pemberitaan salah satu media cetak”, Ujar Asas

(Team – SBO)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: