SBO - Nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Banten (KNB), Melaporkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten, Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut, dikarnakam KNB Menilai Raperda yang didalamnya terdapat, point penambangan pasir laut untuk reklamasi, dinilai hanya mementingkan kepentingan pengusaha.

Salah Satu Nelayan Anggota KNB, Yang berasal dari Lontar Kabupaten Serang Payumi, Membenarkan bahwa pihaknua telah melaporkan Raperda tersebut kepada KPK.

"Kami telah menandatangani surat pengaduan ke KPK (24/7), yang intinya kami mengingin kan KPK dapat memberikan pengawasan langsung terhadap Raperda tersebut," katanya (11/8/19)

Menurutnya, Pembutan Raperda harus lah hati-hati, terutama yang berkaitan dengan penambangan pasir laut, yang akan berdampak kepada kerusakan biota laut.

"Penambangan pasir, dapat merusak biota laut, yang berakibat kepada kehidupan nelayan, yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan," tuturnya

Sementara itu, Presidium KNB, Daddy Hartadi, Menjelaskan, Pelaporan kepada KPK merupakan upaya nelayan, agar KPK dapat mengawasi mekanisme dan prosedur Raperda RZWP3K yang di khawatirkan dimanfaatkan sebagai kepentingan pemodal

"Kita menduga Raperda ini dipaksakan karena ada kepentingan pemodal yang akan mengeruk pasir laut  dengan volume lebih dari 100 juta meter kubik. Sementara perumusan raperda ini tidak dibekali oleh Kajian lingkungan hidup strategis dan peta serta analisis resiko bencana seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan  Perikanan  Nomor 23 Tahun 2016 sebagai pedoman merumuskan raperda ini," ungkapnya.

Daddy juga ingin KPK memberi perhatian serius terhadap perumusan Raperda RZWP3K di Banten. Karena membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi.

"Peluang untuk terjadi tipikor sangat terbuka lebar. Kita berikan semua datanya kepada KPK. Karena pasir laut yang akan dikeruk dari Teluk Banten, dan Selat Sunda ini jumlahnya sangat besar," katanya.

Sebelumnya dikabarkan, 262 juta meter kubik pasir laut di perairan utara Banten direncanakan akan dilakukan pengerukan. 

Pasir tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah proyek dari perluasan Bandara Soekarno Hatta oleh PT Angkasa Pura (AP) II, reklamasi wilayah industri di Banten hingga reklamasi di Teluk Jakarta.

Untuk Bandara, Angkasa Pura II seluas 2.000 hektare. Ketebalan rata-rata lima meter sehingga diperkirakan kebutuhan pasir laut sebanyak 100 juta meter kubik. Rencana lanjutan reklamasi Teluk Jakarta seluas 2.500 hektare dengan ketebalan rata-rata lima meter. Diperkirakan membutuhkan pasir laut sebanyak 125 juta meter kubik.

Selanjutnya, rencana kegiatan reklamasi di wilayah industri di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Pulo Merak seluas 750 hektare dengan ketebalan rata-rata lima meter. Diperkirakan membutuhkan pasir laut sebanyak 37,5 juta meter kubik.(*)
Share To:

SeputarBanten.com

Media Berita Seputar Banten

Post A Comment: