Jasa Website Murah

Debt Collector Diduga Lakukan Kekerasan Kepada Wartawan



SBO - Debt collector diduga lakukan tindak kekerasan, di depan hotel Kalyana Mita Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Kali ini korbannya adalah seorang wartawan dengan inisial (GA). (6/8/19).

Dari informasi yang didapat, Kejadian bermula saat korban sedang menemui rekannya yang bernama Rudi dari Jakarta, di salah satu penginapan di Kota Cilegon. Tiba-tiba pelaku menghadang kendaraan korban yang akan keluar gerbang, tanpa banyak basa-basi para debt collector yang berjumlah sekitar 8 orang itu langsung melakukan pemaksaan kepada korban, untuk keluar dari mobil dan meminta korban untuk masuk ke dalam mobil para debt collector dengan cara memaksa.

Korban yang tidak tau akan persoalannya sempat bingung lantaran kendaraan yang dipakai bukanlah milik korban, akan tetapi milik temanya. Korban berupaya melakukan perlawanan terhadap debt collector namun karena dirinya hanya seorang diri, akhirnya korban kalah jumlah dengan para debt collector yang berjumlah kurang lebih 8 orang.

Saat dikonfirmasi Wartawan, korban yang GA mengatakan, bahwa Para debt collector tersebut berasal dari PT. Andalan Finance, pokok persoalannya pun dia tidak tau karena dirinya hanya sebatas meminjam kendaraan dari teman.

“Kalau pemilik kendaraan menunggak angsuran itu bukan urusannya dengan saya, dan tidak seharusnya mereka (debt collector-red) melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap saya,” ujar GA.

Menurutnya, atas kasus tersebut dirinya sudah melakukan upaya hukum dan saat ini perkara nya sudah ia laporkan kepada pihak kepolisian Polda Banten usai kejadian, kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjutnya, karena saya yakin pihak kepolisian akan menegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu,” tukasnya.

Sementera, saat dimintai tanggapannya Saeful Bahri Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas ( GMAKS ) meminta aparat hukum baik jajaran Polda Banten dan Sekitarnya agar dapat menindak tegas dugaan premanisme dalam eksekusi unit dilapangan. Karena menurut dia Negara Indonesia adalah negara hukum.

“Jadi semuanya diatur dalam hukum, mengingat hutang piutang mungkin harus ada putusan pengadilan. Jika memang itu ada perintah dari Industri Keuangan Non Bank PT. Andalan Finance maka harus dilakukan penyelidikan apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan eksekusi tersebut.

Lebih lanjut Saeful menjelaskan, berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ada lima pasal mengatur tata cara pembebanan jaminan fidusia, yang mesti dilakukan perusahaan pembiayaan pasal 50 pegawai dan/atau tenaga alih daya perusahaan pembiayaan.

“Yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan. agar kedepannya tidak lagi terjadi hal – hal yang meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel